Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) dibangun dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan pelestarian ekosistem lingkungan hidup.

Menurut Suharso, usai menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim dibangun dengan perhitungan cermat untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup, sosial, budaya, ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

"Mudah-mudahan bisa menjadi kota di dunia ini, semua yang disampaikan, mengakomodasi kemajuan-kemajuan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga apa yang berkembang di muka bumi," ujarnya.

Suharso dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno menyerahkan langsung Surpres RUU IKN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Selain mengakomodasi prinsip pelestarian lingkungan, ujar Suharso, IKN baru juga akan memberikan peluang inovasi di beragam sektor, terutama sektor-sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di bidang budaya, IKN akan memfasilitasi ragam budaya yang dimiliki Indonesia.

"Karena itu gravitasi budaya nasional akan kita wujudkan di dalam ibu kota negara dan calon ibu kota negara," tuturnya.

Tata kelola pemerintahan di IKN juga akan mencerminkan pemerintahan yang efektif dan terbuka, serta mengedepankan pelayanan publik.

"Apalagi dengan situasi pandemi COVID-19, kita belajar banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sejumlah kesempatan mengatakan upaya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terus berjalan.

Pada 24 Agustus 2021, Presiden bersama sejumlah menterinya meninjau langsung infrastruktur penunjang yakni sodetan akses jalan di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menuju IKN.

"Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana," ujar Presiden Jokowi saat itu, yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.