Jakarta (ANTARA News) - Ketua Bidang pembinaan organisasi PSSI Ibnu Munzir menyatakan, tidak ada politisasi di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Dia menyampaikan hal itu dalam diskusi mengenai politisasi sepak bola di gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.

Ibnu Munzir yang juga anggota DPR RI mengemukakan, anggapan atau tuduhan politisiasi itu tidak lepas dari adanya persoalan terkait penyelenggara turnamen sepak bola nasional akhir-akhir ini.

Dia menyatakan, kepengurusan sepak bola punya aturan sendiri dan induknya di FIFA yang berlaku secara universal. Karena itu, seluruh kegiatan harus sepengetahuan PSSI dan FIFA.

Terkait penyelenggaran turnamen sepak bola yang diselenggarakan Liga Primer Indonesia (LPI), dia menyatakan, LPI di bawah Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI). "Itu di luar PSSI, tidak sepengatahuan kita," katanya.

Dia menegaskan, mestinya LPI berkoordinasi dengan PSSI dan sepengathuan PSSI agar pemain-pemain yang main di LPI dapat secara resmi memiliki pengesahan apabila ingin menjadi pemain nasional.

"Kalau di bawah BOPI itu, kita anggap sebagai hiburan, karena tidak punya induk. PSSI punya induk, yaitu FIFA," katanya.

Dia mengungkapkan bahwa dalam kongres FIFA Doha, beberapa waktu lalu, persoalan LPI itu sempat dipertanyakan dan pengurus PSSI diminta untuk melakukan tindakan terhadap LPI.

"Kita mendapat teguran dari FIFA. Kita didesak agar ambil langkah terkait LPI," katanya.

"Tentu saja kita diminta ambil tindakan terhadap siapapun yang telibat dalam LPI. pemainnya, pihak sponsornya dan sebaiknya," kata Ibnu.

Dia mengungkapkan, wasit yang ditugasnya memimpin pertandingan di LPI rata-rata sudah pernah di-grounded dan dilepas PSSI.

"Kita ada catatannya, ada rekamannya. Ada juga pemain yang sudah kita tolak karena usia, masih diterima," katanya.
(S023/S019/A038)