Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Utara Ferry Tinggogoy mendesak Mendagri Gamawan Fauzi membatalkan keabsahan pelantikan para pejabat Kota Tomohon oleh Wali Kota Jefferson Rumajar yang dilakukan di Rutan Cipinang Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kami atas nama warga Sulawesi Utara mendesak Mendagri mencabut dan membatalkan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV Kota Tomohon yang dilakukan di Rutan Cipinang beberapa waktu lalu," kata Ferry Tinggogoy saat keterangan pers DPD di Senayan Jakarta, Kamis.

Pada Sabtu (8/1) lalu Wali Kota Tomohon Jefferson SM Rumajar, yang ditahan karena kasus korupsi, melantik 18 pejabat eselon II, dan 28 pejabat eselon III dan IV di aula Rutan Klas I Cipinang.

Menurut Ferry, pelantikan oleh walikota Tomohon tersebut melanggar undang-undang. Selain itu, pelantikan yang dilakukan dengan mengucapkan sumpah dan janji tidak akan melakukan `korupsi" menjadi sebuah sumpah `palsu.`

"Kami desak mendagri segera batalkan karena ini sudah melanggar semua peraturan perundangan, melanggar UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, melanggar UU PNS dan yang paling tinggi melanggar etika serta moral. Kalau etika dan moral sudah dilanggar mau jadi apa bangsa ini," kata Ferry Tinggogoy.

Dalam kesempatan itu Ferry atas nama wakil dari daerah Tomohon meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kejadian ini.

Ferry berharap mendagri bisa segera mencabut dan membatalkan pelantikan tersebut. Jika mendagri tidak segera mencabut maka bisa termasuk orang yang ikut membiarkan terjadinya hal ini, katanya.

"Mendagri harus segera menghentikan dan batalkan agar tidak jadi contoh bagi yang lain, karena ada sekitar tujuh kepala daerah lain yang mengalami persoalan hukum yang akan bisa mencontoh," ujarnya.

Ferry juga menjelaskan bahwa dari beberapa pejabat yang dilantik Wali Kota Tomohon tersebut ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.

Karena itu, Ferry menilai bahwa pejabat yang dilantik adalah orang-orang tim sukses Jefferson saat pilkada.

"Kesalahan-kesalahan fatal ini dipertontonkan kepada masayarakat Indonesia dan pemerintah membiarkan hal itu dipertontonkan," kata Ferry.

(J004/R007/S026)