Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina minta agar perusahaan e-commerce di Indonesia harus betul-betul memberikan prioritas besar bagi pelaku usaha UMKM dalam negeri, dalam berbagai platform pasar digital mereka.
"Barang penjualan online (daring) dan juga pelaku UMKM dalam negeri mesti dapat perlindungan. Tidak boleh pelaku UMKM dalam negeri tersisihkan produknya karena produk-produk luar negeri," kata Nevi Zuairina dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
Apalagi, Nevi mengingatkan bahwa e-commerce akan menjadi terdepan dibandingkan dengan pola perdagangan konvensional.
Hal tersebut dinilai selaras dengan prediksi Kementerian Perdagangan yang memperkirakan nilai e-commerce di Indonesia semakin meningkat untuk produk utama dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Bahkan transaksi e-commerce pada 2023 meningkat sebesar 32,4 persen dari 2019.
"Saya mengharap, pemilik marketplace (lokapasar) dapat berperan besar dalam mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM untuk melakukan digitalisasi. Jangan sampai ada praktik monopoli,” kata Nevi.
Menurut dia, bila memang produk dari luar itu sungguh tidak diproduksi di dalam negeri, tentu tidak menjadi masalah, bahkan mungkin sebagian pihak merasa dimudahkan.
Akan tetapi, lanjutnya, ada produk-produk yang seharusnya mampu diproduksi dalam negeri seperti kerajinan, aksesoris atau pakaian, para pelakunya mesti dapat kemudahan dengan beberapa prioritas promosi.
Nevi menegaskan, pemerintah dengan segala perangkatnya dapat memberi kesempatan barang daring luar negeri, di mana dalam negeri tidak atau belum mampu produksi.
Barang seperti itu mesti diarahkan ke Gerakan Nasional BBI (Bangga Buatan Indonesia) sehingga lokapasar melakukan alih pengetahuan ke pelaku UMKM agar dapat memproduksi barang tersebut oleh pelaku UMKM dalam negeri.
"Sering kami mendapat laporan, dengan produk yang mirip dengan kualitas sama, produk lokal kalah bersaing pada persoalan harga. Kerap dijumpai, produk luar lebih murah sehingga rakyat Indonesia yang merupakan potensi pasar yang sangat besar cenderung memilih produk luar ini. Peran marketplace (lokapasar) ini yang mestinya mampu memberikan keberpihakannya pada UMKM dalam negeri," ujar Nevi.
Sebelumnya, hasil survei digital Jakpat Special Report e-Commerce 1st Semester of 2021 menunjukkan bahwa konsumen Indonesia terbukti lebih loyal terhadap e-commerce karya anak bangsa.
Dalam survei yang melibatkan 1.054 responden di 25 provinsi itu, berdasarkan parameter Net Promotor Score (NPS), posisi Tokopedia di atas kompetitornya seperti Bukalapak, Lazada, JDID, Blibli dan juga Shopee.
Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/9), menilai loyalitas pengguna Tokopedia yang lebih tinggi daripada kompetitornya menunjukkan bahwa platform tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan yang lain. Beberapa faktor itu di antaranya kelengkapan produk, harga, sistem pembayaran, hingga layanan pengiriman barang ke konsumen.
"Tahun lalu Shopee menjadi nomor satu, lalu sekarang Tokopedia mampu bersaing. Perpindahan konsumen ini karena Tokopedia gencar dalam melakukan program untuk menarik konsumen, salah satunya ongkir gratis yang berkolaborasi dengan Gojek," ujar Nailul.
Dengan banyaknya e-commerce di dalam negeri, menurut Nailul, memang membuat persaingan e-commerce menjadi sangat ketat.
Baca juga: Pemerintah-DPR RI sahkan UU AAEC tentang perdagangan elektronik
Baca juga: Survei: Konsumen RI lebih loyal ke e-commerce karya anak bangsa
Baca juga: DPR minta pemerintah antisipasi penerapan UU e-commerce
Anggota DPR: E-commerce harus prioritaskan produk UMKM dalam negeri
25 September 2021 20:36 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
Tags: