Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berpendapat amendemen UUD 1945 merupakan salah satu cara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Sila Kelima Pancasila.

Keadilan yang belum merata di Indonesia terjadi karena UUD 1945 sebagai konstitusi negara belum sempurna, kata LaNyalla sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, Ketua DPD RI saat memberi sambutan pada acara Mujahadah Sholawat Ummi berpendapat amendemen merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan konstitusi.

"Ini alasan mengapa DPD RI mengajak elemen masyarakat mendukung upaya amendemen konstitusi dengan menekankan kepada satu semangat, yaitu sebagai momentum koreksi atas arah perjalanan bangsa," tutur LaNyalla ke para peserta acara, yang di antaranya adalah para ulama.

Baca juga: La Nyalla ajak senator terus mengayuh agar amendemen UUD 1945 tercapai

Baca juga: LaNyalla: Desa perlu lakukan inovasi ekstrem dongkrak perekonomian

Jika konstitusi telah disempurnakan lewat amendemen, maka cita-cita luhur para pejuang sebelum masa kemerdekaan dapat terwujud, ucap LaNyalla menegaskan.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan momentum mengoreksi arah perjalanan bangsa juga dapat dilakukan lewat Ij’tihad.

Dalam Islam ada tiga istilah yang berakar pada kata Jahada, yaitu Ij’tihad, Mujahadah, dan Jihad, ujarnya.

"Ij’tihad merupakan kesungguhan pada aspek pemikiran, dan Jihad merupakan kesungguhan pada aspek fisik, kemudian Mujahadah kesungguhan pada aspek rohani," tutur Ketua DPD RI yang mantan Ketum PSSI ini.

Ia berharap kegiatan Mujahadah Sholawat Ummi dapat menjadi wadah menampung berbagai pemikiran dari para ulama untuk memastikan perjalanan bangsa ke arah yang lebih baik.

Kegiatan itu, yang diselenggarakan oleh Komunitas Alam Jawa Barat, turut dihadiri oleh Habib Murtadho dan Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Yunan Azkarruzaman.

Komunitas Alam Jabar merupakan kelompok masyarakat yang aktif bergerak pada bidang sosial dan keagamaan di Jawa Barat. Gerakan itu dipimpin oleh Gejayana Mahardika.