Jakarta (ANTARA) - Untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk lembaga pemberi jaminan kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam kegiatan Webinar Sehat di Era 4.0 yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Boedoet 81 (IKA BOEDOET) SMAN 1 Jakarta dengan tema Sakit di Era Pandemi, Bukan Masalah, Sabtu.

“Upaya bersama dalam mengatasi COVID-19 sangat dibutuhkan. Dengan menurunnya mobilitas masyarakat setelah adanya pembatasan kegiatan, BPJS Kesehatan beradaptasi dengan menghadirkan layanan yang inovatif, yakni layanan digital,” kata Ghufron.

Dia menjelaskan sejak diluncurkannya layanan digital BPJS Kesehatan, peserta masih dapat mengakses layanan kesehatan meski dengan keterbatasan mobilitas.

Baca juga: BPJS Kesehatan uji coba sistem global budget

Baca juga: BPJS Kesehatan berbagi pengalaman kepada India dalam upaya capai UHC

Hadirnya layanan seperti aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 (pengganti 1500400) memudahkan peserta mendapatkan pelayanan meski masih di masa pandemi COVID-19.

BPJS Kesehatan juga telah mendukung upaya Pemerintah dalam percepatan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Dukungan tersebut dibuktikan dengan kehadiran aplikasi P-Care Vaksinasi COVID-19 yang bisa memudahkan bagi para juru vaksin dalam melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan terus mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk melakukan upaya promotif preventif kepada masyarakat seperti melakukan skrining, khususnya bagi peserta yang memiliki risiko penyakit katastropik.

“Apabila dalam skrining tersebut tidak terdapat risiko penyakit, maka FKTP akan terus mengedukasi untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Tetapi, apabila setelah hasil skrining peserta terdapat risiko memiliki penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi, nantinya peserta tersebut akan masuk ke dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis),” kata Lily.

Selain itu, peserta JKN-KIS yang tergabung dalam program Prolanis dan Program Rujuk Balik (PRB), juga menjadi salah satu prioritas program vaksinasi COVID-19.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sekaligus Juru Bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pihaknya terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19, khususnya bagi lansia yang berpotensi memiliki penyakit komorbid.

“Cakupan vaksinasi bagi lansia masih tergolong rendah dan rata-rata 1,2 – 1,4 juta per hari. Ini harus kita dorong bersama sekaligus kita edukasi pentingnya pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat lanjut usia,” kata Siti.

Siti menyebut, upaya lainnya yang juga harus dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yaitu melakukan testing dan penelusuran terhadap masyarakat yang melakukan kontak dengan warga terpapar. Hal tersebut perlu dilakukan agar fasilitas kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan kepada masyarakat lainnya.

“Harapannya, dengan upaya bersama yang dilakukan oleh Pemerintah, BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder lainnya bisa mengurangi angka kasus COVID-19 di Indonesia dan menciptakan taraf kesehatan masyarakat yang lebih baik,” kata Siti.*

Baca juga: BPJS: Sustainabilitas JKN-KIS bergantung pengelolaan kefarmasian

Baca juga: BPJS Kesehatan umumkan pemenang kompetisi Hackathon 2021