Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap akan memperhatikan keterwakilan partai politik dalam susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, jika memang akan ada perombakan kabinet, kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

"Sekali lagi, presiden juga mempertimbangkan realitas politik. Bukan berarti itu secara matematis akan diasumsikan komposisi dari (Kabinet Indonesia Bersatu II-red) yang skarang. Parpol yang hadir di Kabinet Indonesia Bersatu II bisa akan tetap sama, juga bukan tidak mungkin itu akan berubah, semua kemungkinan bisa terjadi," kata Julian di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Selasa, ketika ditanya wartawan tentang wacana perombakan kabinet.

Menurut Julian, presiden memahami dinamika masyarakat yang menginginkan menteri yang bukan dari kalangan partai politik. "Tapi kita juga tahu realitas politik di Indonesia. Perlu melihat dan mempetimbangkan bahwa representasi dari parpol juga tetap diperlukan," kata Julian.

Namun, Julian mengatakan, Presiden menegaskan, komposisi partai politik tidak perlu harus selalu sama dengan komposisi partai pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu II yang sekarang masih bekerja.

"Kalau ada reshuffle (perombakan kabinet), bisa jadi menteri yang bersangkutan digantikan dari partai lain. Mungkin saja. Tapi itu kalau ada (reshuffle-red). Kalau tidak, ya tidak. Tetap (bekerja-red) sampai empat tahun ke depan," kata Julian.

Julian menegaskan, penggantian menteri adalah hak presiden sepenuhnya. Sampai saat ini, Julian belum mendapat pemberitahuan langsung dari presiden tentang rencana penggantian menteri itu.

Namun demikian, Julian membenarkan bahwa presiden selalu mengadakan evaluasi berkala terhadap kinerja para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah. Salah satu parameter evaluasi kinerja kementerian dan lembaga pada 2010 adalah laporan dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Laporan final dari UKP4 mungkin akan diserahkan dalam waktu dekat, pada Rabu atau Kamis minggu depan," katanya.

Julian mengatakan, kewajiban UKP4 adalah memberikan laporan kepada presiden. Oleh karena itu, badan tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka kepada masyarakat.

"Dan juga presiden sampai hari ini belum pernah menyatakan untuk mengumumkan atau menginformasikan kepada publik karena sifatnya memang badan yang dibentuk khusus untuk memberi masukan evaluasi program kementerian kepada presiden," katanya.

Menurut Julian, laporan UKP4 adalah salah satu dari sejumlah parameter yang bisa digunakan oleh presiden dalam mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga pemerintah.

Faktor lain yang bisa digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi antara lain adalah kejadian dan fakta-fakta terbaru yang menjadi bahan diskusi publik.

"Jadi ya tentu saja ada faktor-faktor, parameter lain yang mungkin saja memengaruhi hasil evaluasi," kata Julian.

(F008/Z002/S026)