Jakarta (ANTARA News) - Walikota Yerusalem, seorang bintang politik baru yang lagi menanjak di Israel, Senin, bersumpah bahwa kotanya tidak akan pernah dibagi yang memungkinkan sisi timur kota itu menjadi ibukota negara Palestina nanti.

"Ini tak akan terjadi (karena) itu tak alami, itu adalah hal salah dilihat dari perspektif manapun," kata Walikota Nir Barkat saat berkunjung ke New York.

Barkat juga mendukung sikap pemerintah Israel yang menolak kritik internasional menyangkut sebuah hotel bersejarah di Yerusalem timur yang dihancurkan untuk memudahkan jalan akses ke permukiman Yahudi.

Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengutuk keras pembongkaran Hotel Shepherd yang bersejarah itu. Ban menyebut tindakan Israel itu akan "meningkatkan ketegangan."

Barkat menyebut komentar dua tokoh itu "dangkal" dan mengatakan mereka harus mengunjungi Yerusalem sebelum berbicara seperti itu.

Penghancuran hotel tersebut yang berlangsung Minggu, ditujukan untuk menciptakan akses ke apartemen mewah di permukiman Yahudi di Yerusalem Timur di mana rakyat Palestina menginginkan daerah itu untuk menjadi ibukota negara Palestina merdeka di suatu ketika.

"Tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga untuk dunia, (pembagian Yerusalem) itu akan merupakan kesalahan besar untuk menempuh rute (politik) seperti itu, terlebih kita tahu bahwa tidak ada satu contoh pun di mana sebuah kota dapat dipecah-pecah," kata Barkat kepada sekelompok wartawan .

"Karena itu, (opsi tersebut) tidak akan ada di atas meja (negosiasi)."

Si walikota Yahudi ini menyatakan bahwa Shepherd's Hotel secara sah dimiliki oleh pemilik Yahudi,mereka telah diminta untuk mengembangkan lahan sesuai dengan peraturan penetapan wilayah, tanpa ada tuntutan atau permintaan tambahan. Mereka telah diberikan izin sebagaiman mereka ingin ada di kota mana pun di setiap negara di dunia. "

Palestina telah menolak untuk ambil bagian dalam pembicaraan langsung dengan Israel sejak Israel mengakhiri pembekukan pembangunan permukiman di wilayah-wilayah yang didudukinya.

Namun Barkat berpendapat bahwa "warga negara keturunan Arab" juga bisa mendapatkan izin untuk membangun di bawah hukum Israel.

"Siapa saja yang mencoba membekukan karena (alasan) ras - adalah antikonstitusi, standar ganda dan tidak bisa diterima," kata Barkat.

Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan, pembongkaran hotel tersebut telah "menutup berbagai kemungkinan (bagi Palestina) untuk kembali ke meja perundingan (damai)."

Barkat yang adalah seorang politisi independen menjadi Walikota Yerusalem selama dua tahun dan disebut-sebut menjadi anggota pemerintahan sayap kanan di masa depan.(*)

AFP/Adam/Jafar