Jakarta (ANTARA) - Peneliti kebijakan publik dari lembaga swadaya masyarakat The Prakarsa, Eka Afrina Djamhari, menyarankan pemerintah memperketat pengawasan mobilitas warga guna mencegah kemungkinan terjadi lonjakan penularan COVID-19 menjelang hingga sesudah masa libur panjang, termasuk libur akhir tahun.

Saat dihubungi dari Jakarta, Jumat, Eka mengemukakan bahwa masyarakat mungkin sudah memperhitungkan bahwa pemerintah akan membatasi mobilitas warga saat libur panjang sehingga menyesuaikan rencana perjalanan untuk menghindari dampak kebijakan tersebut.

Dalam kondisi yang demikian, Eka mengatakan, pemerintah perlu mengoptimalkan pengawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan risiko peningkatan kasus penularan virus corona.

Menurut Eka, pengawasan mobilitas warga harus dilakukan di perbatasan antardaerah serta desa dan kelurahan.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia mengatakan, pemerintah perlu memperketat pengawasan lalu lintas kendaraan bermotor di jalur darat mengingat syarat perjalanan melalui jalur darat lebih longgar dibandingkan syarat perjalanan melalui jalur udara.

“Kalau misalkan mau belajar dari yang lalu, penerapannya di pintu tol, di titik-titik tertentu, karena kita tahu sumber daya sumber daya aparat juga terbatas, jadi random (acak) saja (pemeriksaannya). Kemarin, banyak mereka merasa aman dan tidak masalah. Akhirnya yang lain akan mengikuti untuk jalur darat.” katanya.

Dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam melakukan pelonggaran kebijakan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penularan COVID-19.

“Pelonggaran kebijakan perlu berhati-hati menetapkannya, karena itu bisa menjadi titik-titik kasus menjadi naik,” kata Eka.

Dia menyampaikan pentingnya pemerintah mewaspadai kemungkinan terjadinya peningkatan pergerakan warga menjelang akhir tahun.

“Kalau pandangan kami, gelombang ketiga (peningkatan penularan COVID-19) tidak terjadi di September, tetapi menuju Desember. Karena orang-orang domestik kalau travelling (perjalanan) bukan di akhir tahun Desember, tetapi sekitaran November,” katanya.

Pemerintah, ia mengatakan, perlu mulai menyiagakan kembali fasilitas kesehatan guna menghadapi kemungkinan munculnya gelombang ketiga lonjakan penularan COVID-19.

Dia juga menekankan bahwa kunci keberhasilan upaya mencegah terjadinya lonjakan penularan COVID-19 salah satunya adalah penerapan kebijakan yang melibatkan masyarakat.

"Sekali lagi, memang kesadaran masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan. Dari riset kami, ternyata memang partisipasi masyarakat itu salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan,” katanya.

Baca juga:
Vaksinasi di wilayah aglomerasi digiatkan untuk cegah gelombang ketiga COVID-19
DKI proaktif deteksi dini antisipasi gelombang tiga COVID-19