Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan ada indikasi pejabat tinggi pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II di Papua ikut membiayai gerakan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Laporan yang masuk di Komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris dengan memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel," kata Dave dalam diskusi bertajuk "Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dugaan keterlibatan pejabat tinggi tersebut di belakang penyerangan, perusakan fasilitas umum, dan fasilitas sosial itu untuk berbagai kepentingan.

Baca juga: Satgas Nemangkawi gerebek rumah tempat penyimpanan senpi untuk KKB

Menurut dia, kepentingan tersebut seperti agar tidak mengganggu kebijakan dan kepentingan daerah serta membakar bangunan untuk dibangun yang baru.

"Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain, siapa dan apa jabatan mereka, itu tugas aparat keamanan untuk membukanya," ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI dukung Polri-TNI tumpas KKB

Dave meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan pejabat daerah tersebut. Menurut dia, kalau sudah ditemukan bukti maka harus diproses secara hukum.

Dia meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas gerakan teroris KKB di Papua.

Baca juga: Nakes korban KKB Kiwirok mengadu ke Komnas HAM Papua