Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta pimpinan Partai Golkar bisa menahan diri untuk tidak ikut terpancing membicarakan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Pimpinan Partai Golkar agar tidak meramaikan wacana calon presiden dan calo wakil presiden, paling tidak hingga akhir 2012," kata Akbar Tandjung, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, isu soal calon presiden dan calon wakil presiden kalau terus diramaikan akan mempengaruhi kebaradaan dan soliditas Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik pendukung pemerintah.

Padahal, kata dia, Setgab adalah forum diskusi dari partai-partai politik pendukung pemerintah guna memberikan masukan untuk mendorong kebijakan pemerintah agar selalu stabil dan efisien.

"Partai Golkar dab beberapa partai lainnya sudah sepakat bergabung dalam koalisi untuk mendukung pemerintah. Konsekuensiya harus memberikan dukungan kepada pemerintah," katanya.

Akbar menegaskan, saat ini pemerintah masih berkonsentrasi melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang merupakan mandat politik masyarakat.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, saat ini masih banyak persoalan yang harus selesaikan oleh pemerintah yang didukung oleh sejumlah partai politik.

"Persoalan tersebut antara lain adalah kemiskinan dan pengangguran," katanya.

Menurut dia, meskipun pemerintah selama lima tahun terakhir bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran tapi penduduk miskin di Indonesia masih banyak, jumlahnya sekitar 30 juta jiwa.

Akbar juga menilai, kesenjangan sosial penduduk di Indonesia juga masih tinggi, baik dari tingkat kesejahteraan maupun pendidikan.

Ia meminta agar Partai Golkar maupun partai politik lain dalam koalisi pendukung pemerintah masih berkonsentrasi melakukan agenda politiknya dan tidak tergesa-gesa membicarakan soal calon presiden.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini memperkirakan waktu yang tepat untuk membicarakan calon presiden dan calon wakil presiden, mulai awal tahun 2013.

"Saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Akbar.
(ANT/A024)