Jakarta (ANTARA News) - Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menegaskan, laporan UKP4 tentang pencapaian rencana aksi kementerian dan lembaga dalam Kabinet Indonesia Bersatu II tidak terkait langsung dengan "reshuffle" atau perombakan kabinet.

"Laporan UKP4 ini tidak ada hubungannya dengan reshuffle," kata Kuntoro di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.

Kuntoro menjelaskan, laporan UKP4 hanya terkait dengan evaluasi pelaksanaan sejumlah rencana aksi yang telah ditetapkan untuk 47 kementerian dan lembaga.

Menurut Kuntoro, UKP4 akan mendalami setiap rencana aksi tersebut dan menyatakan apakah rencana aksi tertentu sudah tercapai atau belum. Dia menjelaskan, idealnya setiap rencana aksi untuk 2010 sudah tercapai.

Kuntoro menegaskan, laporan UKP4 tidak akan berdampak langsung terhadap perombakan kabinet. Menurut dia, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Bahkan, Kuntoro menyebutkan, Presiden juga punya hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan laporan UKP4 sebagai bahan evaluasi kementerian atau lembaga.

"Betul-betul hak Presiden untuk gunakan atau tidak gunakan hasil UKP4," katanya.

Menurut dia, kementerian dan lembaga memiliki waktu hingga Selasa (4/1) pukul 24.00 WIB (4/1) untuk menyerahkan laporan kinerja 2010 kepada UKP4. Setelah itu, UKP4 akan mendalami laporan itu dalam waktu tiga sampai empat hari.

Kuntoro dalam wawancara khusus dengan ANTARA beberapa waktu lalu mengatakan, pada program 2010 yang diatur dalam Inpres nomor 1 tahun 2010 terdapat 369 rencana aksi.

Rencana aksi itu antara lain terdiri dari 16 rencana aksi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola, 18 rencana aksi di bidang pendidikan, dan 19 rencana aksi di bidang kesehatan.(*)

(T.F008/P008/B013/R009)