Jakarta (ANTARA) - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan Presidensi G20 2022 bisa menguntungkan Indonesia.

Menurutnya, dengan menjadi Presidensi G20 pada 2022 mendatang, Indonesia bisa mengarahkan isu dan keputusan yang akan diambil oleh negara-negara anggota G20 agar menguntungkan bagi Indonesia.

"Kita tahu isu dan keputusan yang akan diambil oleh G20 akan berdampak besar terhadap perekonomian global, termasuk perekonomian nasional kita. Sebagai presiden kita bisa mengarahkan pada isu-isu yang menguntungkan posisi Indonesia," kata Piter kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Ia mencontohkan Indonesia bisa membahas tentang produk kelapa sawitnya yang diperlakukan tidak adil oleh negara-negara Uni Eropa dalam forum tersebut.

Namun untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kepentingan Indonesia, pemerintah harus melakukan persiapan matang menjelang forum G20 dengan matang.

“Pemerintah sudah harus mempersiapkan sarana fisik dan substansi rapat-rapat yang akan diajukan atau dibahas dalam rapat-rapat G20. Tentunya yang paling penting persiapan substansi agar hasil-hasil rapat dan keputusan-keputusan G20 benar-benar sesuai yang diharapkan dan menguntungkan Indonesia,” kata Piter.

Baca juga: Ekonom: Presidensi G20 akan bawa dampak positif hingga jangka panjang

Selanjutnya pemerintah juga mesti bekerja keras memastikan penyebaran pandemi COVID-19 bisa ditekan agar tidak ada kekhawatiran dan pelaksanaan rapat-rapat G20 dapat berjalan dengan baik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima tongkat estafet Presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia, akhir Oktober 2021.

Setelah itu Indonesia akan resmi menjadi Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 hingga November 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger atau pulih bersama dan pulih lebih kuat.

Presidensi G20 selama 2021-2022 ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah G20, sejak perkumpulan yang berkontribusi pada 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia itu didirikan pada 1999.

Baca juga: Kominfo: Presidensi G20 Indonesia percepat pemulihan ekonomi