Pontianak (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, menegaskan bahwa pihaknya ikut peduli dengan masalah perbatasan, khususnya penjagaan yang dinilai belum maksimal.

"Penjagaan perbatasan kurang maksimal," ujarnya, usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke 13 Muhammadiyah Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat.

Din mengatakan, tidak hanya pulau-pulau terluar di Indonesia yang hingga kini belum diberi nama. Tetapi juga untuk wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

"Itu sangat kentara sekali antara wilayah Indonesia dengan wilayah Malaysia. Baik itu dari segi pendidikan dan kesejahteraan Warga Negara Indonesia yang berada di sana," kata Din Syamsudin.

Hal seperti itu, kata dia, sudah sepantasnya keluhan diamanatkan kepada negara yang sudah mengabaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Oleh karena itu, sudah seharusnya diberi perhatian khusus. Khususnya untuk peningkatan ekonomi di provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara lain," tegasnya.

Kepada Kalbar sendiri, Din Syamsudin turut memberikan dukungan kepada Gubernur Kalbar Cornelis yang turut hadir dalam pembukaan muswil.

Menurut dia, Kalbar sebagai salah satu wilayah perbatasan, yang tidak hanya dengan Malaysia. "Tetapi juga wilayah perbatasan yang akan membuka akses untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Timur harus terus dikembangkan pembangunannya," kata Din.

"Untuk itu, saya mendoakan Gubernur Kalbar agar pembangunan di provinsi itu dapat terus sukses dengan perbatasannya yang akan membuka akses itu," katanya menambahkan.
(U.ANT-089/P003)