Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berani melakukan perampingan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungannya.

Anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, di Jakarta, Rabu, menyebutkan bahwa perampingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada prajurit TNI.

Nurhayati mengatakan, banyaknya jumlah PNS tidak sebanding dengan jumlah prajurit TNI sehingga anggaran yang disediakan pemerintah untuk Kemenhan habis untuk membayar gaji pegawai negeri sipil tersebut.

"Harus ada keberanian untuk melakukan right sizing atau perampingan terhadap jumlah PNS sehingga kesejahteraan prajurit TNI itu bisa terpenuhi. PNS tersebut bisa dialihkan ke BUMNIS. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, bila penunjangnya juga harus disejahterakan," kata Nurhayati dalam refleksi akhir tahun Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta itu.

Ia juga meminta kepada Kementerian Pertahanan untuk tidak lagi menggunakan Kredit Ekspor guna membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Komisi I DPR RI minta kepada Menteri Pertahanan untuk tidak lagi menggunakan Kredit Ekspor membeli alutsista. Sebab, hingga kini Kementerian Pertahanan masih menggunakan Kredit Ekspor untuk pembelian alutsista, seperti pembelian pesawat Sukhoi. Penggunaan KE itu menelanjangi kita," kata Nurhayati.

Ia menyarankan, Kementerian Pertahanan sebaiknya menggunakan dan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), PT PAL, PT Pindad, PT Dahana, dan PT LEN Industri dalam rangka memenuhi kebutuhan alutsista TNI tersebut.

"Kementerian Pertahanan harus memberdayakan BUMNIS untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI karena BUMNIS yang kita miliki sangat baik kualitasnya," kata Nurhayati.

First Vice Presiden Inter Parliementary Union Woman Coordinating Committee (Forum Parlemen Dunia) itu menambahkan, pemberdayaaan industri pertahanan dalam negeri juga memberikan keuntungan lain, yakni peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang.

"Kemenham sebaiknya berdayakan BUMNIS ini, Perbankan kita sekarang sudah sehat, mampu memberikan kredit untuk BUMNIS. Pemberdayaan BUMNIS itu bisa menciptakan dan menyerap tenaga kerja hingga ratusan ribu orang yang akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI tersebut.

Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mendukung kebijakan untuk memberdayakan BUMNIS tersebut.

"Kita harus dorong Kemenham untuk menggunakan alutsista dalam negeri. Presiden Yudhoyono juga menginginkan agar TNI mulai gunakan produksi dalam negeri dan itu suatu kebanggaan," ujar Nurhayati.

Bila Kredit Eskpor tidak dilakukan lagi oleh Kementerian Pertahanan, Komisi I akan memberikan apresiasi.

"Kalau Kemenhan tidak gunakan Kredit Ekspor, itu sudah sangat luar biasa. Itu tolak ukur keberhasilan Kemenhan," ujar politisi dari Partai Demokrat itu.

Selain itu, kata Nurhayati, Kementerian Pertahanan juga harus mampu memaksimalkan teknisi-teknisi yang dimiliki oleh bangsa ini dalam rangka pengembangan dan pembuatan alutsista kita.

"Kita punya sumber daya manusia yang tidak kalah hebat dari negara lain. Bahkan teknisi kita banyak yang dipakai oleh negara-negara lain. Berdayakan itu, tarik mereka pulang. Kematian teknisi Sukhoi asal Rusia itu harus dijadikan bahan pelajaran," ujarnya.

Untuk reformasi di internal TNI, Nurhayati mengakui, hal tersebut sudah berjalan baik.

"Upaya untuk reformasi TNI itu sudah bagus. Komisi I DPR RI tetap berharap, reformasi TNI itu terus dilakukan," katanya menambahkan.
(T.ANT-134/D011/P003)