Gunung Kidul (ANTARA News) - Keistimewaan Yogyakarta bukan sekadar urusan penetapan pasangan kepala daerah, tapi juga yang lebih mendasar adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, demikian Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Gunung Kidul Imam Taufik di Wonosari, Selasa.

Ia mengatakan warga miskin di DIY 16,48 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah sebanyak 16,45 juta jiwa.

"Oleh karena itu, apabila kepala daerah Provinsi DIY ditetapkan, maka kesejahteraan masyarakatnya perlu ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Gunung Kidul Arif Setyadi, mengatakan, status keistimewaan akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Provinsi DIY.

"Status keistimewaan Yogyakarta ketika nanti dipayungi undang-undang, maka akan menjadi daerah khusus seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua Barat yang mendapat alokasi dana khusus dari pemerintah pusat," katanya.

Menurut dia, daerah khusus seperti NAD dan Papua Barat mendapatkan alokasi anggaran Rp15 triliun setiap tahun dari APBN.

Apabila kucuran dana sebesar itu diberikan pula untuk DIY dengan status keistimewaannya, maka akan menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Apabila DIY memperoleh kucuran dana khusus dari APBN sebesar Rp5 triliun saja, dan dibagi rata untuk lima kabupaten/kota yang ada di provinsi ini, maka nominalnya sudah melebihi alokasi pendapatan dalam APBD Gunung Kidul 2011 yang belum mencapai Rp1 triliun," katanya.

Fraksi PKS dan Fraksi PAN merupakan dua fraksi yang mendukung bulat keistimewaan DIY bersama empat fraksi lain, dan segera menggelar rapat paripurna dengan agenda mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi ini.(*)

ANT/M008/AR09