Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya, Jawa Timur meminta bantuan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk menyelesaikan persoalan status tanah mereka yang tak kunjung usai.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattalitti dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis, menyebutkan siap untuk menindaklanjuti kembali persoalan itu. Bahkan, sejak April lalu, La Nyalla sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya itu.

"Saya sudah berkirim surat resmi kepada Presiden mengenai persoalan ini sejak April lalu. Ini bukti bahwa kami serius memperjuangkan hak-hak masyarakat," kata La Nyalla. Saat pertemuan konsultasi antara ketua lembaga tinggi negara dengan Presiden Jokowi pada Agustus lalu, La Nyalla kembali menyampaikan kepada Presiden secara tertulis, terkait persoalan tersebut.

Senator asal Jawa Timur itu juga meminta kepada Kejaksaan Agung, Kemendagri, dan KPK untuk mengawasi agar pelepasan status Tanah Surat Ijo Surabaya tak menjadi masalah. "Saya minta agar segera diproses pelepasannya dan meminta kepada KPK untuk ikut mengawasi agar jangan sampai timbul masalah," kata dia.

La Nyalla berkomitmen penuh membantu perjuangan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya. Ia merasakan betul suasana kebatinan masyarakat yang sudah 20 tahun lebih hidup dengan ketidakpastian. "Saya memahami perasaan masyarakat. Saya berkomitmen untuk membantu proses pelepasan ini," ujarnya pula. Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya, di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua Harian Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya Bambang Sudibyo, didampingi Sekretaris Umum Tuk Hartantyo, dan Ketua II Bidang Organisasi Farah Tamalia.

Ketua Harian Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya Bambang Sudibyo mengatakan, persoalan yang disampaikan kepada Ketua DPD RI tersebut sudah berjalan 20 tahun lebih. "Makanya kami hadir ke sini untuk meminta bantuan Pak La Nyalla. Kepada siapa lagi kami meminta bantuan kalau bukan kepada beliau. Kami sudah ke mana-mana, namun belum ada penyelesaian," katanya.

Bambang mengaku menaruh harapan besar kepada DPD RI agar persoalan ini dapat dituntaskan. Sebab, warga melihat komitmen besar La Nyalla untuk segera menuntaskan masalah kedudukan Tanah Surat Ijo Surabaya.

"Waktu kami bertemu di Kadin Jatim, Pak La Nyalla berjanji akan membantu dengan memanggil para menteri dan pihak terkait. Janji itu langsung ditunaikan. Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kemendagri dan Pemkot Surabaya sudah dipanggil di Jakarta," kata dia.

Hasilnya menggembirakan, Bambang menyebut Pemkot Surabaya siap melepaskan status Tanah Surat Ijo Surabaya. Hanya saja, hal tersebut dikembalikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Kemudian, menurut dia, ternyata status tanah yang dijanjikan Pemkot Surabaya tak kunjung dilepas.

"Nah, kami meminta kepada Pak La Nyalla agar mendorong lagi percepatan proses ini," ujar dia lagi.

Sebanyak 44.811 persil Tanah Surat Ijo Surabaya dengan jumlah jiwa 500 ribu orang.

Menurut Bambang, beberapa di antaranya yang semestinya kawasan perumahan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba diubah menjadi kawasan bisnis dengan retribusi yang sangat besar.
Baca juga: Ketua DPD RI sebut selangkah lagi masalah Surat Ijo di Surabaya tuntas
Baca juga: Pansus terima masukan tanah surat ijo tidak masuk aset Pemkot Surabaya