Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2010-2012, Noer Fajrieansyah, mengatakan demokrasi di Indonesia masih mengalami distorsi, baik dari segi regulasi maupun implementasinya.

"Praktik politik uang dan manipulasi suara masih kerap terjadi serta rakyat pun belum otonom tentukan pilihan politiknya," kata Noer dalam pelantikan dirinya dan pengurus PB HMI priode 2010-2012 di Tugu Proklamasi Jakarta, Senin malam.

Akibatnya, lanjut dia, demokrasi bukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk elite karena elite politik yang mengendalikan demokrasi.

"Pemilu yang relatif jujur dan adil secara langsung telah dilakukan dua kali, pilkada secara langsung dan kebebasan pers, namun hal itu hanya berhasil dalam tataran prosedur, bukan dalam tataran substantif," tuturnya.

Menurut dia, maraknya praktik korupsi dan "abuse of power" yang dilakukan pemangku jabatan publik menegaskan gagalnya proses reformasi dan demokrasi.

Oleh karena itu, HMI harus terus melakukan partisipasi korektif dengan cara mengawal proses demokrasi agar menghadirkan pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi.

"HMI juga mendorong upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh dan tuntas di instansi pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel," katanya.

Noer yang menyebut tantangan HMI semakin kompleks mengatakan, meski banyak alumni HMI yang merapat ke lingkaran politik dan kekuasaan, namun HMI mampu menjaga independensinya secara tegas dan profesional serta mampu menempatkan posisinya sebagai organisasi pengkaderan dengan bersandar pada nilai-nilai akademis, agen perubahan dan pencipta solidaritas.(*)

ANT/AR09