Jakarta (ANTARA) - Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai kehadiran Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) akan dapat melayani secara luas segmen ultra mikro yang feasible tapi tidak memiliki akses ke perbankan atau unbankable.

"Holding ini akan menambah akses ke sisi volume kredit namun sekaligus juga sisi penguatan kapabilitas penerima kredit bisa ditingkatkan dengan kehadiran PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Intinya segmen mikro kecil yang feasible tapi unbankable bisa dilayani lebih luas," ujar Toto kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan bahwa pembentukan Holding Ultra Mikro ini memberikan legitimasi lebih kuat kepada BRI sebagai bank yang fokus di segmen usaha kecil.

Baca juga: Ekonom Indef: Holding BUMN ultra mikro bisa melepas jeratan rentenir

Kehadiran holding ini juga membuat PT Pegadaian bisa menambah alternatif channel kredit sekaligus mempertahankan fungsi utama sebagai lembaga gadai yang dibutuhkan masyarakat terutama kelas menengah-bawah.

"Value creation dengan adanya holding ultra mikro bisa dirasakan, di satu sisi cost of capital PNM dan Pegadaian bisa diturunkan, di sisi lain ekspansi kredit dan kualitasnya bisa ditingkatkan. Ini bisa mereduksi tumbuhnya kredit macet atau NPL," kata Toto.

Sebelumnya Holding BUMN Ultra Mikro yang melibatkan tiga entitas yakni BRI, Pegadaian dan PNM resmi terbentuk, seiring dilakukannya penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk pada Senin (13/9).

Baca juga: Pegadaian: Holding BUMN Ultra Mikro hadirkan akses pembiayaan murah

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso, dan dihadiri oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi serta Wakil Direktur Utama BRI yang sekaligus sebagai Ketua PMO (Project Management Office) Tim Privatisasi BRI Catur Budi Harto.

Erick Thohir mengatakan peresmian tersebut menjadi tonggak bersejarah berdirinya holding yang memiliki visi ekonomi kerakyatan.