Jakarta (ANTARA) - Seluruh anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta merampungkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik.

"Fraksi NasDem sudah 100 persen melaporkan LHKPN ke KPK. Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara yang bersih,” kata Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.

Jupiter menuturkan, seluruh anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyelesaikan laporan kekayaan sebagai pejabat negara ke KPK pada Kamis (9/9). "Melalui LHKPN yang sudah kami selesaikan. ini merupakan wujud komitmen untuk keterbukaan informasi mengenai harta kekayaan penyelenggara negara, sebagai kewajiban bagi setiap penyelenggara negara," katanya.

Keterbukaan informasi tersebut, menurut Jupiter, sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Baca juga: KPK: Baru 62 persen anggota DPRD DKI Jakarta serahkan LHKPN

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut, menyampaikan permohonan adanya keterlambatan menyampaikan LHKPN ke KPK.

Menurut dia, faktor penyebabnya yakni terkendala pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sejumlah staf di DPRD DKI maupun di DPW Partai NasDem DKI, terpapar COVID-19 sehingga harus melakukan isolasi mandiri atau menjalani perawatan di rumah sakit.

Bahkan, beberapa anggota DPRD DKI Jakarta juga terpapar COVID-19, sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan kesehatan, serta pemberlakuan bekerja di rumah.

Pada 2020, Jupiter menyebutkan, anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menyampaikan LHKPN ke KPK dengan cepat karena saat itu tidak ada kendala situasi pandemi.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta datangi KPK lapor harta kekayaan
Baca juga: KPK : baru sembilan anggota DPRD DKI sampaikan LHKPN