Medan (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat mengusulkan seluruh warga di daerah itu diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan mulai tahun 2011.

"Ini salah satu program prioritas kita untuk 2011," ujar Ketua Komisi E DPRD Sumut Aduhot Simamora usai rapat kerja dewan yang berlangsung di Parapat, Kabupaten Simalungun sejak Jumat (17/12) dan berkahir Minggu (19/12).

Ia menyebutkan, mulai 2011 seluruh warga Sumut harus diikutsertakan sebagai peserta asuransi kesehatan (askes) untuk rumah sakit Klas III.

Menurut dia, hal itu sangat diperlukan sebagai menyempurnakan target aksi kesejahteraan masyarakat Sumut di bidang kesehatan. "Estimasi kita, dana askes itu sama sekali tidak akan memberatkan APBD," katanya.

Program prioritas Komisi E DPRD Sumut itu, katanya, harus dapat dilaksanakan mulai tahun 2011 dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan membentuk tim dari instansi terkait bersama pemangku kepentingan guna meloloskannya ke pemerintah pusat.

"Program prioritas utama Komisi E ini tidaklah muluk-muluk, apalagi desain besar secara terpadu juga telah ditandatangani bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kantor Kesra Sumut," ujar Aduhot.

Perihal tenaga kerja outsourching atau buruh kontrak, Komisi E DPRD Sumut juga mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera dihapuskan karena dianggap berbagai pihak tidak manusiawi.

"Kita mengusulkan agar ketentuan tentang buruh kontrak dicabut karena tenaga kerja yang merupakan rakyat Indonesia menjadi tidak punya hak untuk menuntut kesejahteraannnya sebagaimana yang diatur undang-undang," katanya.

Sementara terkait penanganan gelandangan dan pengemis yang kini sudah sangat meresahkan masyarakat, Komisi E meminta DPRD Sumut segera merevisi Perda No 4 Tahun 2008.

Pada kesempatan itu Aduhot juga menjelaskan sejumlah target lain di bidang kesra untuk ditangani secara nyata dan terprogram, termasuk menyangkut perwujudan perkampungan atlet di Sumut dan rumah sakit rujukan bagi masyarakat di kabupaten/kota.

"Sehingga visi `rakyat tidak sakit` dapat menjadi kenyataan dan kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud," katanya.

Selain itu, dalam rapat kerja itu Komisi E juga mengusulkan agar Pemprov Sumut menawarkan diri menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. (ANT/K004)