Jakarta (ANTARA) - Universitas Bung Karno (UBK) menjalin kerja sama dengan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan perangkat desa di tanah air.

"Saya menyambut baik kerja sama ini. Besar harapan saya kerja sama ini dapat membangun Indonesia yang lebih tepat sasaran," kata Ketua Yayasan UBK M Mahendra Putra melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kerja sama tersebut dikukuhkan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Rektor UBK Dr Didik Suharyanto dan Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso.

Kerja sama tersebut melingkupi bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa dalam bidang penelitian oleh civitas akademika dan pengembangan masyarakat.

Baca juga: Yayasan Inspirasi gaet UBK salurkan beasiswa bagi pengangguran

Marhaendra yang merupakan putra kedua dari almarhumah Rachmawati Soekarno Putri tersebut menegaskan UBK dan Yayasan Pendidikan Soekarno, senantiasa berkomitmen mengajarkan ajaran-ajaran Bung Karno. Salah satunya mengenai ide dan gagasan nasional pendirian bangsa Indonesia.

"Karena menurut cita-cita pendiri bangsa, dari desa lah muncul semua ide dan gagasan nasional yang mendasari pendirian bangsa," ujar dia.

Yayasan Pendidikan Soekarno dan UBK berharap melalui kerja sama yang terjalin dapat membangun spirit ajaran Bung Karno dalam rangka pembangunan karakter bangsa Indonesia.

"Sehingga tidak ada lagi stigma keterbelakangan kebodohan," ujarnya.

Ditandatanganinya MoU dengan Parade Nusantara bertujuan untuk memperkokoh karakter bangsa seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Baca juga: Marwan Jafar: UBK serap 10.000 tenaga kerja

Sementara itu, Ketua Parade Nusantara Sudir Santoso mengatakan kerja sama tersebut merupakan hari bersejarah karena bertemunya masyarakat desa dengan pendidikan dalam hal ini kampus UBK.

"Tentu ini bisa memberikan jalan yang lebar seperti cita-cita Bung Karno bahwa desa harus berdikari secara ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya," kata dia.

Ia mengatakan rakyat desa pada hakikatnya adalah pemegang saham terbesar di Indonesia. Dari 267 juta penduduk Indonesia, 68 persen adalah warga desa, namun desa tak lepas dari stigma keterbelakangan dan kebodohan.

"Desa sangat membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang akan berefek positif bagi desa itu sendiri tanpa mengubah karakternya," kata dia.

Baca juga: Mendes tegaskan program UBK percepat pembangunan desa