Pekanbaru (ANTARA News) - Himpunan Mahasiswa Islam se-Kota Pekanbaru melakukan aksi memprotes kegiatan rekreasi politik yang dilakukan Gubernur Riau Rusli Zainal dan anggota DPRD Provinsi Riau ke luar negeri.

Mereka melakukan aksinya dengan berjalan kaki mendatangi Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Riau dan Gedung DPRD Provinsi Riau di kawasan Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu.

"Ketika kondisi negara ditimpa bencana alam dan persoalan kemiskinan serta kebodohan yang ada di Riau, gubernur dan anggota DPRD Riau justeru melakukan rekreasi politik ke Eropa dan Timur Tengah," ujar koordinator lapangan, Ary Nugraha dalam orasinya.

Menurut mereka, studi banding yang dilakukan anggota DPRD Riau ke sejumlah negara Eropa dan promosi investasi rombongan gubernur ke Timur Tengah tidak memiliki relevansi bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Riau.

Kegiatan yang digelar hampir bersamaan di November 2010 itu dinilai hanya untuk berfoya-foya yang dibiayai menggunakan uang rakyat lewat jabatan yang dimiliki melalui APBD Riau.

Walhasil dana APBD Riau 2010 sebesar Rp4,4 triliun lebih yang idealnya digunakan bagi kepentingan masyarakat di provinsi itu, banyak tersedot untuk kepentingan politik dan PON XVIII dari persekongkolan antara pejabat legislatif dan eksekutif di Provinsi Riau.

"Pemubaziran itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Riau. Karena itu kami mendesak BPK di Riau segera mengusut penggunaan dana rekreasi politik dan berbagai penyimpangan APBD Riau," katanya.

HMI se-Kota Pekanbaru yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hijau Hitam itu juga mendesak aparat penegakan hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Riau atas penggunaan dana bantuan sosial dan ormas yang berindikasi untuk sosialisasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Kementerian Dalam Negeri juga diminta untuk membatalkan dana aspirasi masing-masing anggota DPRD Riau sebesar Rp2 miliar per orang yang dianggarkan dalam RAPBD tahun 2011.

"Pernyataan sikap kami sampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Jika tidak melakukan audit dan pengusutan, maka kami mengerahkan seluruh elemen gerakan meminta gubernur dan anggota DPRD Riau mundur dari jabatan," kata Sekretaris HMI Pekanbaru, Tata Haira.

Selama melakukan aksinya, puluhan aktivis HMI se-Kota Pekanbaru mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian setempat. (M046/K004)