Kadin dukung pemerintah lanjutkan pembangunan ibu kota baru
8 September 2021 15:21 WIB
Tangkapan layar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dalam Pembukaan Kongres ISEI XXI secara daring di Jakarta, Selasa (31/8/2021). (ANTARA/Sanya Dinda)
Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung pemerintah untuk melanjutkan proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Kami menyampaikan juga, di sisi ini kami mendukung ibu kota ini sebagai simbol di Indonesia pada 2045, karena 2045 Indonesia simbolnya adalah Indonesia yang baru, yang asri dan lain lain,” kata Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Hal tersebut dikatakan Arsjad usai pertemuan Presiden Joko Widodo, yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan berbagai himpunan dan asosiasi pengusaha.
Baca juga: Anggota DPR harapkan langkah strategis realisasikan IKN
Arsjad mengatakan ibu kota baru bagi Indonesia pada 2045 dapat menjadi simbol Indonesia Maju. “Dengan ini kami mendukung sebagai simbol, bagaimana Indonesia menciptakan Indonesia yang baru dan menjadi Indonesia yang maju di 2045,” ujar Arsjad.
Selain membicarakan Ibu Kota Negara (IKN), menurut Arsjad, Kadin juga menyampaikan beberapa usulan untuk pemberian insentif modal kerja di masa pandemi COVID-19.
Modal kerja, kata Arsjad, perlu menyentuh dunia usaha di segala level, baik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun usaha besar.
"Kadin sebagai rumah bagi seluruh himpunan dan asosiasi dan juga Kadin daerah. Di mana rumah bagi pengusaha mikro sampai dengan besar," ujar Arsjad.
Baca juga: Kadin Indonesia-UEA tingkatkan kemitraan ekonomi dan investasi
Berdasarkan rencana induk dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pembangunan dan pengembangan ibu kota baru diperkirakan membutuhkan waktu 15-20 tahun.
Dalam perkembangan terakhir pengembangan ibu kota baru, menurut data Bappenas, saat ini sedang dilakukan pemutakhiran desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dilengkapi penyesuaian tahapan pemindahan ASN, TNI, BIN, Polri dan permodelan skala detail. Kemudian desain dasar pada skala detail 1:5.000 untuk perumahan dan perkantoran.
Turut hadir dalam pertemuan Presiden Jokowi dan berbagai kalangan pengusaha, antara lain, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey.
“Kami menyampaikan juga, di sisi ini kami mendukung ibu kota ini sebagai simbol di Indonesia pada 2045, karena 2045 Indonesia simbolnya adalah Indonesia yang baru, yang asri dan lain lain,” kata Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Hal tersebut dikatakan Arsjad usai pertemuan Presiden Joko Widodo, yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan berbagai himpunan dan asosiasi pengusaha.
Baca juga: Anggota DPR harapkan langkah strategis realisasikan IKN
Arsjad mengatakan ibu kota baru bagi Indonesia pada 2045 dapat menjadi simbol Indonesia Maju. “Dengan ini kami mendukung sebagai simbol, bagaimana Indonesia menciptakan Indonesia yang baru dan menjadi Indonesia yang maju di 2045,” ujar Arsjad.
Selain membicarakan Ibu Kota Negara (IKN), menurut Arsjad, Kadin juga menyampaikan beberapa usulan untuk pemberian insentif modal kerja di masa pandemi COVID-19.
Modal kerja, kata Arsjad, perlu menyentuh dunia usaha di segala level, baik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun usaha besar.
"Kadin sebagai rumah bagi seluruh himpunan dan asosiasi dan juga Kadin daerah. Di mana rumah bagi pengusaha mikro sampai dengan besar," ujar Arsjad.
Baca juga: Kadin Indonesia-UEA tingkatkan kemitraan ekonomi dan investasi
Berdasarkan rencana induk dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pembangunan dan pengembangan ibu kota baru diperkirakan membutuhkan waktu 15-20 tahun.
Dalam perkembangan terakhir pengembangan ibu kota baru, menurut data Bappenas, saat ini sedang dilakukan pemutakhiran desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dilengkapi penyesuaian tahapan pemindahan ASN, TNI, BIN, Polri dan permodelan skala detail. Kemudian desain dasar pada skala detail 1:5.000 untuk perumahan dan perkantoran.
Turut hadir dalam pertemuan Presiden Jokowi dan berbagai kalangan pengusaha, antara lain, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
Tags: