Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Khazalik mengatakan masalah infrastruktur di pulau-pulau terluar di daerah ini masih butuh perhatian serius dari pemerintah daerah, bahkan pusat.

Menurutnya sampai saat ini kesenjangan pembangunan infrastruktur memang dialami warga yang tinggal di kawasan perkampungan dibanding perkotaan.

Apalagi Provinsi Kepri yang notabene 96 persen wilayah laut, sebagian warganya tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Minim infrastruktur di pulau-pulau terluar itu memang nyata," kata Khazalik, di Tanjungpinang, Senin.

Khazalik mencontohkan di Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga. Saat melakukan reses masa sidang tahun 2021, ia mendapati hampir 60 persen jalan belum diaspal.

"Jalan yang diaspal pun sudah rusak," ujarnya.

Padahal wilayah itu merupakan ibu kota kecamatan, yang sudah terdapat sekolah SD, SMP, dan SMA, bahkan ditunjang dengan fasilitas kesehatan setingkat puskesmas.

Dia khawatir akses jalan seperti itu menjadi kendala bagi anak-anak setempat untuk berangkat ke sekolah. Belum lagi ketika membawa warga yang sakit untuk berobat menuju puskesmas, tentu membuat perjalanan menjadi sedikit terhambat.

Masih di kabupaten yang sama, persisnya di Kecamatan Posek, dia juga menemukan ada SMA yang sudah dibangun, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal karena akses transportasi menuju ke sekolah tersebut sangat sulit dan terbatas.

Para siswa harus menyeberang menggunakan pompong agar bisa sampai ke sekolah, dan itu memakan biaya yang cukup besar sehingga membebani orangtua.

"Warga minta transportasi laut bagi siswa di Kecamatan Posek. Selaku legislator, kami siap mengakomodir permintaan itu," ujarnya pula.

Selain itu, ia juga menemukan beberapa persoalan mendasar lainnya bagi warga pulau terluar, khususnya di daerah pemilihannya di Lingga dan Bintan. Misalnya, minimnya infrastruktur pelabuhan antarpulau hingga jembatan penghubung antarkampung.

"Listrik di beberapa desa juga belum hidup 24 jam, ditambah persoalan warga kesulitan air bersih," katanya lagi.

Khazalik mengapresiasi pemerintah daerah kabupaten maupun Pemprov Kepri terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di pulau terluar dari tahun ke tahun. Misalkan di Kecamatan Singkep Pesisir, pada tahun 2018-2019 jalan yang diaspal baru 20 persen, tapi sekarang sudah meningkat, meskipun masih jauh dari target 100 persen.

"Sebenarnya infrastruktur pulau terluar tidak begitu memprihatinkan, tapi memang perlu ada peningkatan," ujar dia.

Dia tak menampik pemerintah daerah tidak punya anggaran yang cukup guna memenuhi sekaligus kebutuhan infrastruktur masyarakat di pulau-pulau terluar.

"Kita realistis saja dengan anggaran yang ada, makanya dilakukan secara bertahap," demikian Khazalik.
Baca juga: Kementerian PUPR fokus selesaikan pembangunan jalan pulau terluar
Baca juga: 34 Pulau Terluar Peroleh Prioritas Pembangunan Infrastruktur