Surabaya (ANTARA) - Banyak jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang sejak lama kosong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur dijanjikan terisi akhir September 2021.

"Nanti insya Allah yang kosong-kosong kami lakukan asesmen dulu. Jadi kalau bisa di akhir September 2021 atau di minggu ketiga September itu, kami sudah bisa mengisi (OPD) yang kosong-kosong," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Surabaya, Minggu.

Ada sekitar sembilan jabatan kepala OPD, dua camat, dan 30 lurah di Pemkot Surabaya yang mengalami kekosongan. Sembilan jabatan kepala OPD Pemkot Surabaya itu, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), dan Dinas Pengendalian Penduduk.

Selain itu, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Sekretariat DPRD Surabaya, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan Dirut RSUD Soewandhie. Sedangkan dua camat yang kosong yakni Gubeng dan Mulyorejo.

Karena itu, kata Wali Kota, Pemkot Surabaya akan melakukan asesmen kepada aparatur sipil negara (ASN) dengan melibatkan lembaga independen untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di OPD pada Senin (6/9).

Menurut dia, asesmen dilakukan untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya mulai dari eselon IV, III dan II. Hasil asesmen itu yang kemudian menjadi rujukan untuk mengisi kekosongan jabatan beberapa OPD di lingkungan pemkot.

"Dari asesmen itu, akan muncul siapa yang disarankan, siapa yang tidak sarankan. Kalau yang kosong juga asesmen ini kami lakukan dari staf," kata Wali Kota Eri.

Eri menjelaskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin tersebut, di antaranya adalah pintar, mempunyai integritas, moralnya bagus, memiliki jiwa leadership yang hebat, solutif dan mempunyai kecepatan dalam menyelesaikan masalah atau punya komitmen.

Selain itu, Eri menyebut bahwa seorang pemimpin itu juga harus humble atau rendah hati. Artinya, pemimpin tak hanya sekadar pintar tapi juga rendah hati. Jika tidak humble, otomatis orang itu tidak dekat dengan masyarakatnya dan tentu tidak cocok jadi pemimpin.

"Terakhir, dia (pemimpin) harus punya loyalitas kepada pemkot. Aturannya dijalankan dan sebagainya. Enam (kriteria) ini, insya Allah kami lakukan asesmennya," ujarnya.
Baca juga: KPK pastikan pengisian jabatan kosong transparan dan akuntabel


Beberapa kali, Eri juga menyampaikan bahwa pejabat itu harus the right man on the right place. Artinya, orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat. Di samping pemimpin itu juga dipilih karena bekerja berdasarkan dengan hati.

"Jadi saya selalu sampaikan pejabat itu harus the right man on the right place. Kedua, pejabat bekerja harus sesuai dengan hatinya," katanya.

Ia mencontohkan, terkadang ada pejabat yang pintar tapi sebenarnya tidak cocok ditempatkan di dinas X dan lebih tepat memimpin di dinas Y. Oleh sebab itu, asesmen dilakukan untuk menentukan apakah pejabat tersebut sesuai dengan OPD yang dipimpinnya.

"Kadang-kadang pintar tapi tidak cocok di dinas X (misalnya). Oh cocoknya di dinas Y. Nah, dari hasil asesmen itu akan muncul nanti," katanya lagi.

Bagi Eri, seorang pejabat itu dipilih bukan karena dekat dengan wali kota atau wakil wali kotanya. Tapi, yang menjadikan dia pejabat adalah karena kedekatannya dengan masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi untuk kepentingan umat.

"Jadi pejabat itu bukan karena dekat dengan saya. Tapi yang bisa menjadikan dirinya dekat dengan masyarakat, yang mampu menggerakkan ekonominya untuk kepentingan umat, itu yang akan jadi pemimpin. Dari mana netralnya. Ya dari asesmen tadi kelihatan," ujarnya pula.
Baca juga: Pemkab Bekasi mengisi 64 jabatan kosong dalam sebulan
Baca juga: Riza sebut 17 jabatan eselon II DKI kosong hal yang biasa