Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menutup data Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik sejumlah pejabat pada aplikasi PeduliLindungi.id menyusul beredarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo yang diambil dari aplikasi tersebut.

"Kami sampaikan tadi malam, kami sudah terinfo soal ini. Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat ditutup," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat.

Budi mengungkapkan, bukan hanya data NIK Presiden Jokowi saja yang tersebar. Ada beberapa pejabat lain yang NIK-nya bisa dibuka oleh publik namun kini semuanya telah ditutup.

"Bukan hanya Presiden saja, banyak pejabat lain yang NIK-nya tersebar keluar. Kita menyadari itu, sekarang akan kita tutup untuk pejabat yang sensitif, yang memang data pribadinya terbuka itu akan kita tutup," katanya.

Budi mengatakan, awalnya aplikasi PeduliLindungi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memeriksa status vaksinasi seseorang. Namun dengan bocornya data pribadi beberapa pejabat, maka Kemenkes menutup data para pejabat negara dari aplikasi PeduliLindungi.id.

Baca juga: Satgas COVID-19: Performa aplikasi PeduliLindungi harus ditingkatkan
Baca juga: Platform tunggal PeduliLindungi memiliki sistem keamanan super

Menurut informasi yang dihimpun, seorang warganet mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi COVID-19 atas nama Joko Widodo di media sosial Twitter.

Surat keterangan vaksinasi COVID-19 itu adalah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dilihat secara umum melalui aplikasi PeduliLindungi.

Unggahan tersebut memperlihatkan secara jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta QR Code vaksinasi.

Dalam sertifikat itu terdapat keterangan bahwa Presiden Jokowi sudah menjalani vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.
Baca juga: Bamsoet minta Kominfo benahi kekurangan aplikasi PeduliLindungi