Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah mesti terus menyalurkan dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meskipun nantinya pandemi COVID-19 telah menjadi endemi.

"Pelonggaran bukan berarti ekonomi langsung normal yang berarti support belanja pemerintah masih konsisten dibutuhkan setidaknya sampai akhir 2022," kata Bhima kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, setelah COVID-19 terkendali dan menjadi endemi, pemulihan ekonomi akan berbentuk huruf K atau K-shaped karena tidak merata terjadi di seluruh sektor.

Pasalnya, aktivitas masyarakat yang telah melambat karena COVID-19 tidak akan serta-merta kembali seperti sebelum pandemi. Ia memperkirakan gaya hidup serba digital masyarakat akan bertahan sehingga pergerakan fisik menjadi minim.

"Sementara pergerakan masyarakat kembali untuk berlibur atau bekerja di perkantoran sifatnya akan tidak merata," katanya.

Pekerja yang sudah menikmati work from home akan sulit untuk kembali ke kantor. Begitu pula masyarakat yang telah terbiasa berbelanja barang secara akan mengurangi aktivitas di pusat perbelanjaan.

Pemerintah menargetkan pandemi COVID-19 dapat menjadi endemi pada 2022. Untuk itu, pemerintah terus memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, mempercepat vaksinasi, dan menggencarkan tracing, testing, dan treatment bagi pasien COVID-19.

Ketiga langkah itu perlu terus diperkuat karena, menurut Bhima, pandemi COVID-19 hanya bisa menjadi endemi apabila COVID-19 bisa dikendalikan yang tampak dari penurunan angka kematian.

Baca juga: Wamenkeu: Realisasi anggaran perlinsos Rp231 triliun hingga Juli 2021

Baca juga: Menkeu: Anggaran Perlinsos 2022 bisa naik tergantung dampak COVID

Baca juga: Alokasi anggaran perlinsos 2022 langkah tegas lindungi warga miskin

Baca juga: Pengamat harapkan fokus belanja perlinsos 2022 kepada pekerja informal