Bogor (ANTARA News) - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai, pemilihan gubernur (pilgub) secara langsun lebih banyak memberikan dampak negatif dan menyarankan agar pemilihan gubernur dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Pemilihan Gubernur langsung mahal biayanya dan tidak efektif," kata Dewan Penasehat ICMI, AM Fatwa, seusai Sidang Rekomendasi Komisi C Muktamar ICMI ke V di Bogor, Senin.

Ia mengatakan, gubernur yang dipilih langsung tidak tepat, sebab posisi gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Direktur Bantuan Hukum, HAM dan Otonomi Daerah ICMI, Nurdirman Munir, seusai sidang komisi C juga sepakat jika pemilihan gubernur sebaiknya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

"Toh DPRD itu dipilih langsung oleh rakyat," katanya.

Ia mengatakan, gubernur merupakan perwakilan pusat di daerah. "Ini berarti Gubernur menjadi perekat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemilihan langsung selain mahal, kadang menjadikan gubernur yang otonom sendiri terhadap pemerintah pusat," katanya

Dalam sidang komisi C muktamar ICMI, hal ini juga mengemuka. Para peserta meminta agar gubernur tidak lagi dipilih langsung karena terlalu mahal biayanya, bahkan terkadang juga mendorong terjadinya konflik di masyarakat.

Para peserta sidang juga mengharapkan agar penguatan gubernur juga dimasukan dalam rekomendasi ICMI karena selama ini, otonomi daerah tidak berjalan dengan baik terlihat dari banyak bupati dan walikota enggan berkoordinasi dengan gubernur, dan memilih langsung ke pemerintah pusat.

Sidang Komisi C dihadiri setidaknya 100 orang yang berasal dari berbagai Organisasi Wilayah, Organisasi Satuan dan Organisasi Daerah.

Muktamar ICMI ke V yang berlangsung sejak 5 Desember akan berakhir pada 7 Desember 2010 itu dibuka oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Bogor, dan mantan Presiden BJ Habibie selaku Ketua Dewan KehormatanICM juga memberikan sambutan.
(T.M041/B013/P003)