Bogor (ANTARA News) - Salah satu agenda penting Muktamar V Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Bogor 5-7 Desember 2010 adalah pemilihan pimpinan untuk periode 2010-2015.

Sejak berdiri di Universitas Brawijaya, Malang, Jatim pada 7 Desember 1990, ICMI telah mengenal dua model kepemimpinan yakni presidensial sejak 1990 hingga 2005 dan presidium sejak 2005-2010.

Ketua Umum pertama ICMI periode 1990-1995 dipegang oleh Menteri Riset Teknologi waktu itu Bacharuddin Jusuf Habibie setelah dipilih secara aklamasi dalam muktamar I di Universitas Brawijaya, Malang.

Habibie kembali terpilih dalam Muktamar II di Jakarta untuk memimpin ICMI pada periode 1995-2000 namun Habibie meletakkan jabatan saat dirinya ditunjuk menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Soeharto pada 1997 dan menjadi Presiden pada 1998-1999.

Setelah Habibie mengundurkan diri dari pucuk pimpinan ICMI, kemudian dipilih Letjen (Purn) Achmad Tirtosudiro, salah seorang pendiri sekaligus menjadi Pelaksana Harian Ketua Umum ICMI.

Pada Muktamar III ICMI di Jakarta, Adi Sasono terpilih menjadi ketua umum, namun ia kemudian mengundurkan diri pada 2003 untuk mendirikan Partai Merdeka.

Majelis Paripurna menyetujui dengan menonaktifkan Adi dan langsung menunjuk Ketua Dewan Pakar Muslimin Nasution sebagai Penjabat Sementara Ketua Umum ICMI sampai Muktamar IV ICMI tahun 2005.

Pada Muktamar IV ICMI di Makassar, bentuk kepemimpinan ICMI berubah kolegial menjadi presidium terdiri atas lima orang yakni Muslimin Nasution, Marwah Daud, Azyumardi Azra, Hatta Rajasa, dan Nanat Fatah Natsir.

Dalam kepemimpinan presidium, lima orang tersebut bergantian menjadi Ketua Presidium pada setiap tahun.

Lalu bagaimana untuk Muktamar V ICMI kali ini?

Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga anggota Presidium ICMI berharap Muktamar V ICMI tetap mempertahankan model kepemimpinan Presidum.

"Presidium ICMI lebih cocok, karena ICMI ini kan seperti melting pot atau tempat berkumpulnya para intelektual, pengusaha, partai politik dan lintas profesi lainnya," ujar Hatta kepada wartawan usai memberikan paparan pada Sidang Pleno I Muktamar ICMI, Minggu.

Hatta menilai kiprah ICMI selama 10 tahun pertama hidup di alam otoritarian atau heavy strong government kemudian 10 tahun berikutnya, ICMI berperan aktif dalam mengembangkan iklim demokrasi.

Ke depan, katanya, model kepemimpinan Presidium ICMI ini efektif dengan tantangan global dan kepemimpinan Presidium selama lima tahun terakhir ini banyak berinteraksi dengan organisasi wilayah (Orwil) dan organisasi satuan (Orsat) di daerah-daerah.

"Aspirasi yang dibawa ke muktamar ICMI ini berasal dari daerah," katanya.

Sementara itu, Dewan Pakar Bidang Iptek dan Teknologi Informasi Ilham Habibie mengatakan, dirinya optimistis dapat terpilih untuk menjabat pucuk pimpinan ICMI.

"Insya Allah, saya didukung," katanya.

Ia mengaku telah melakukan berbagai kunjungan ke organisasi wilayah dan menilai mendapat sambutan yang cukup baik selain aktif di organisasi para intelektual muslim di Indonesia tersebut.

Untuk itu, ia cukup percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin puncak ICMI.

Ia mengatakan, dirinya memiliki komitmen untuk memperkuat akar rumput ICMI.

Selain Ilham Habibie juga disebut-sebut nama Hatta Rajasa, Nanat Fatah Natsir (Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, pengusaha Chaerul Tanjung dan Rahmat Gobel, Siti Nurbaya, Muhammad Topik (staf ahli Menteri Koperasi dan UMKM), Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR), dan Sugiharto (mantan Menteri Negara BUMN).

Rahmat Gobel ketika dikonfirmasi belum memberi konfirmasi secara tegas terkait pencalonannya. Ia hanya mengatakan, "Kita lihat nanti, silakan tanya peserta," katanya.

Sekretaris Orwil ICMI DKI Jakarta Ahmad Sansusi mengatakan, bisa saja nanti peserta muktamar mengembalikan bentuk kepemimpinan dari semula presidium menjadi ketua umum.

Ahmad Sanusi mengatakan bahwa Orwil ICMI DKI Jakarta akan mendukung Hatta Radjasa menduduki pucuk pimpinan organisasi tersebut untuk periode 2010-2015.

Bahkan ganjalan dalam pasal anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang melarang ketua partai politik menjadi pucuk pimpinan ICMI, siap untuk diajukan perubahan.

"Kami dukung Pak Hatta, kalau Pak Hatta bersedia kita dorong, pasal melarang parpol dicoret," katanya.

Terlepas dari kepentingan muktamirin, anggaran rumah tangga ICMI ayat 2 (c) menyatakan bahwa muktamar mempunyai kewenangan memilih dan menetapkan majelis pengurus pusat melalui pembentukan tim formatur.

Dalam rancangan tata tertib pemilihan majelis pengurus pusat ICMI periode 2010-2015 muktamirin diarahkan untuk memilih presidium yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Proses pemilihan presidium dilakukan melalui tiga taha yakni tahap pengusulan bakal calon presidium, tahap penetapan calon presidium, dan tahap pemilihan presidium.

Calon presidium yang memperoleh suara terbanyak dengan urutan pertama sampai dengan kelima ditetapkan sebagai anggota presidium yang sekaligus menjadi anggota formatur.

Calon presidium yang memperoleh suara terbanyak dengan urutan pertama ditetapkan sebagai ketua tim formatur.

Setiap organisasi satuan memiliki satu hak suara, setiap organisasi daerah memiliki satu hak suara, setiap organisasi wilayah memiliki lima hak suara, setiap badan otonom pusat memiliki hak suara, sedangkan majelis pengurus pusat periode 2005-2010 memiliki tujuh hak suara terdiri atas lima suara dari unsur presidium, satu suara dari ketua dewan penasihat, dan satu suara dari ketua dewan pakar ICMI.

Dari persiapan yang cukup matang dan suasana "sejuk" dalam muktamar, pimpinan ICMI ke depan tampaknya berupa presidium kecuali ada hal lain yang bisa menetapkan menjadi model presidensial.
(B009/B010)