Jakarta (ANTARA) - Masa pandemi COVID-19 perlu menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) guna penyaluran bantuan sosial (bansos), kata Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya.

"Penting dilakukan tahun ini segera, sehingga penyaluran bansos semakin akurat," ujar Berly dalam dialog via daring yang dipantau dari Jakarta, Rabu.

Perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dinilai penting untuk penyaluran bansos agar tepat sasaran. Dia menyebut akar masalah pada penyaluran bansos yang pertama ada pada data masyarakat miskin yang tidak diperbarui.

Selain itu, permasalahan pendataan baru fakir miskin yang harus menunggu data dari kabupaten/kota yang memiliki kewenangan, juga menjadi faktor terhambatnya pembaruan DTKS.

Baca juga: Mensos sudah selesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Baca juga: Penyempurnaan DTKS dan reformasi perlindungan sosial

"Kajian di BPS (Badan Pusat Statistik) di tahun 2020, hanya 21,8 persen dari lapisan masyarakat miskin yang menerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Sehingga 79 persen yang butuh bantuan, belum mendapatkannya," ujar dia.

Berly mengungkapkan dari pendataan nasional kemiskinan yang dilakukan pemerintah sejak 2015, ditemukan dari berbagai media, hanya 100 daerah dari 500 kabupaten/kota yang telah memperbarui data kemiskinan.

Sehingga perlu adanya pembagian tugas antar kementerian dan lembaga untuk melakukan sensus kemiskinan guna mendapatkan data yang akurat.

"Bagus untuk masa depan, sehingga dapat siap-siap kalau ada bencana di masa depan, dengan data yang sudah ter-update," kata dia.*

Baca juga: Pengamat: Penyempurnaan DTKS jadi kunci penyaluran perlindungan sosial

Baca juga: Puskesos-SLRT garda depan Kemensos analisa kemiskinan