Penyerapan anggaran Bappenas capai 53,5 persen hingga 30 Agustus
1 September 2021 14:54 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan penyerapan anggaran hingga 30 Agustus 2021 mencapai 53,5 persen dari total pagu Rp1.137 miliar.
“Refocusing sebanyak empat kali mengakibatkan terhambatnya kegiatan karena harus menunggu setiap revisi refocusing,” kata Menteri Suharso dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data Bappenas, penyerapan anggaran tahun 2021 hingga akhir Agustus sedikit lebih rendah dibandingkan Agustus 2020 yang sudah terserap 59,83 persen.
Suharso menjelaskan refocusing menjadi salah satu alasan penurunan realisasi anggaran Bappenas. Refocusing tahap IV untuk Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp166,82 miliar berdampak pada pengurangan kualitas output rencana, kebijakan dan fasilitasi karena tidak dapat dilakukan pendalaman dengan stakeholders di lapangan/daerah.
Selain itu, juga berdampak pada tidak tercapainya output rekomendasi rencana dan kebijakan karena pembatalan pengadaan tenaga ahli/konsultan/pakar untuk telaahan penyusunan dokumen dan sistem serta berkurangnya kualitas tindakan korektif dan rekomendasi pengendalian pelaksanaan RKP, Renja KL dan RKAKL.
“Refocusing tahap I,III, dan IV mengurangi anggaran pada komponen belanja teknis K/L, sedangkan tahap II mengurangi anggaran Tukin untuk THR dan ke-13 yang tidak dibayarkan,” ujar Suharso.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyerapan anggaran juga terkendala beberapa kegiatan yang masih dalam proses lelang. Diantaranya Portal Satu Data Indonesia karena menunggu clearance Kemenkominfo dan Kemen PAN RB yang kontrak bergeser menjadi bulan Oktober.
Begitu juga dengan Sertifikasi Data Center Kementerian PPN/Bappenas karena menunggu clearance dari Kemenkominfo dan assesment TIK Bappenas sehingga kontraknya digeser ke September.
“Kemudian desain Pembangunan Transformasi Ekonomi Indonesia karena adanya penugasan yang baru diterima dari Presiden, Oktober kontraknya,” tutur dia.
Baca juga: Pemerintah sinkronkan rencana dan alokasi anggaran proyek PEN
Baca juga: Bappenas sebut anggaran pemulihan ekonomi naik Rp56,5 triliun
Baca juga: Bappenas proyeksikan kebutuhan investasi 2020-2024 Rp35.428 triliun
“Refocusing sebanyak empat kali mengakibatkan terhambatnya kegiatan karena harus menunggu setiap revisi refocusing,” kata Menteri Suharso dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data Bappenas, penyerapan anggaran tahun 2021 hingga akhir Agustus sedikit lebih rendah dibandingkan Agustus 2020 yang sudah terserap 59,83 persen.
Suharso menjelaskan refocusing menjadi salah satu alasan penurunan realisasi anggaran Bappenas. Refocusing tahap IV untuk Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp166,82 miliar berdampak pada pengurangan kualitas output rencana, kebijakan dan fasilitasi karena tidak dapat dilakukan pendalaman dengan stakeholders di lapangan/daerah.
Selain itu, juga berdampak pada tidak tercapainya output rekomendasi rencana dan kebijakan karena pembatalan pengadaan tenaga ahli/konsultan/pakar untuk telaahan penyusunan dokumen dan sistem serta berkurangnya kualitas tindakan korektif dan rekomendasi pengendalian pelaksanaan RKP, Renja KL dan RKAKL.
“Refocusing tahap I,III, dan IV mengurangi anggaran pada komponen belanja teknis K/L, sedangkan tahap II mengurangi anggaran Tukin untuk THR dan ke-13 yang tidak dibayarkan,” ujar Suharso.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyerapan anggaran juga terkendala beberapa kegiatan yang masih dalam proses lelang. Diantaranya Portal Satu Data Indonesia karena menunggu clearance Kemenkominfo dan Kemen PAN RB yang kontrak bergeser menjadi bulan Oktober.
Begitu juga dengan Sertifikasi Data Center Kementerian PPN/Bappenas karena menunggu clearance dari Kemenkominfo dan assesment TIK Bappenas sehingga kontraknya digeser ke September.
“Kemudian desain Pembangunan Transformasi Ekonomi Indonesia karena adanya penugasan yang baru diterima dari Presiden, Oktober kontraknya,” tutur dia.
Baca juga: Pemerintah sinkronkan rencana dan alokasi anggaran proyek PEN
Baca juga: Bappenas sebut anggaran pemulihan ekonomi naik Rp56,5 triliun
Baca juga: Bappenas proyeksikan kebutuhan investasi 2020-2024 Rp35.428 triliun
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: