Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan Program Padat Karya Tunai bidang perumahan menyerap 205 ribu tenaga kerja pada tahun depan.

"Padat Karya Ditjen Perumahan senilai Rp2,45 triliun atau 205 ribu tenaga kerja," ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Menurut Khalawi, program Padat Karya Tunai perumahan tersebut untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Rumah Khusus.

Baca juga: Anggaran Program Padat Karya 2022 diusulkan hanya Rp13,6 triliun

Dirjen Perumahan tersebut juga menyampaikan realisasi keuangan Program Padat Karya Tunai hingga 30 Agustus tahun ini sebesar Rp2,16 triliun atau 48,9 peren dari total anggaran Rp4,42 triliun.

Sedangkan progres serapan tenaga kerjanya mencapai 160.798 orang atau 41,39 persen dari total target serapan 388.488 orang pada tahun ini.

Dalam paparannya, Khalawi juga menyampaikan bahwa realisasi pagu anggaran per 30 Agustus 2021 adalah sebesar Rp4,29 Triliun atau 47,58 persen dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 45,73 persen.

Baca juga: Padat karya tunai PUPR diharapkan jadi pengungkit pemulihan ekonomi

Upaya percepatan realisasi anggaran tahun ini dilakukan antara lain dengan mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, rekomposisi paket multiyears contract atau MYC, mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian
dengan meningkatkan monitoring/pengawasan dan menyelesaikan kesiapan lahan.

Kemudian mempercepat penyelesaian kegiatan Padat Karya sesuai dengan target dan sasaran, dan mempercepat pelaksanaan dukungan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan program Padat Karya Tunai tahun anggaran 2022 menyerap 665.000 tenaga kerja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.