Jakarta (ANTARA) - Rektor IPB University Arif Satria mengatakan kebijakan yang nantinya diputuskan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) harus berbasis data yang akurat dan sumber saintifik agar seluruh keputusannya bisa dipertanggungjawabkan.

"Menurut saya BPN harus fokus pada bagaimana terus berpegang pada science base policy, kebijakan berbasis pada data dan saintifik sehingga semua bisa dipertanggungjawabkan," kata Arif Satria dalam diskusi daring tentang BPN dipantau di Jakarta, Senin.

Arif mengungkapkan bahwa sektor pangan merupakan wilayah yang rawan sekali dijadikan penyelewengan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab terkait kebijakan yang diputuskan. Dia berharap kecenderungan impor pangan, khususnya yang mampu dipenuhi dari dalam negeri, harus mulai dikurangi di era BPN.

Arif juga berharap BPN bisa menjadi solusi terhadap perbedaan data pangan yang terjadi di berbagai kementerian-lembaga. Menurutnya, persoalan data menjadi sangat krusial bagi BPN sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pangan nasional.

"Yang paling krusial juga adalah tentang data stok pangan yang dimiliki masyarakat. Kita juga perlu metodologi untuk mengukur dan menghitung berapa data stok pangan di masyarakat. Menurut saya ini sangat krusial sekali, sehingga BPN bisa memprediksi bagaimana bisa menjaga stabilitas pangan termasuk memberikan rekomendasi soal pangan ini," katanya.

Baca juga: Badan Pangan Nasional jangan dibatasi kepada sembilan komoditas


Kehadiran BPN ini, lanjut Satria, juga menjadi titik terang mengenai regulator yang mengkoordinasikan penugasan kepada berbagai BUMN pangan.

Menurut dia, selama ini Bulog merupakan operator yang menjalankan penugasan untuk memastikan ketersediaan pangan di masyarakat dengan melakukan importasi, namun regulatornya belum jelas dikoordinasikan oleh siapa. Dengan adanya BPN membuat semakin jelas bahwa BPN merupakan regulator dan Perum Bulog bertindak sebagai operator.

Dalam industri 4.0, Arif berharap BPN juga sudah menggunakan sistem teknologi dalam pengelolaan pangan nasional, misalnya sistem block chain yang kini sudah bisa menggantikan supply chain dari suatu proses pangan diproduksi hingga berakhir kepada konsumen.

Dia menjelaskan sistem rantai pasok yang ada sekarang dimulai dari petani, perantara, industri, dan sampai kepada konsumen dinilai tidak menguntungkan produsen yaitu petani.

Baca juga: Buwas sebut Bulog sudah lakukan persiapan untuk penugasan Badan Pangan


Menurut dia, dengan adanya teknologi block chain yang saling berjejaring antara petani di hulu hingga konsumen di hilir bisa saling terkoneksi dan saling mengontrol satu sama lain.

"Kami sudah kembangkan di IPB untuk bawang merah misalnya, dengan teknologi blockchain sekarang sudah bisa terpantau perkembangannya sehingga dari hulu ke hilir bisa saling mengontrol. Ini saya rasa sangat bagus sekali untuk bisa menciptakan harga yang adil," kata Arif.


Baca juga: Badan Pangan perlu koordinasi antarkementerian agar tak tumpang tindih

Baca juga: Rektor IPB: Harusnya ikan dan garam termasuk tugas BPN