Ketua Komisi X: PTM opsi terbaik bagi Indonesia tekan "learning loss"
30 Agustus 2021 20:44 WIB
Tangkapan layar Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam rapat koordinasi nasional bertema "Hasil Pengawasan KPAI terkait Persiapan PTM dan Program Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Berbasis Sentra Sekolah" dipantau via daring di Jakarta, Senin (30/8/2021). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi opsi terbaik bagi Indonesia untuk menekan risiko learning loss guna menjaga kualitas pembelajaran di Tanah Air.
"Learning loss sudah terjadi. Karena itu, salah satu opsi terbaik dalam rangka untuk menyudahi darurat pendidikan yang mengalami pendalaman dengan PTM," ujar Syaiful Huda dalam rapat koordinasi nasional bertema "Hasil Pengawasan KPAI terkait Persiapan PTM dan Program Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Berbasis Sentra Sekolah" dipantau via daring di Jakarta, Senin.
Learning loss merupakan situasi ketika peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal, sehingga berakibat pada kemunduran akademis dan non-akademis. Namun, ia mengingatkan PTM tetap harus dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu agar terlaksana tanpa kendala.
Baca juga: Legislator: PTM terbatas solusi atasi darurat pendidikan
"Sekolah bisa memberikan opsi kehadiran dengan tetap menggunakan daring maupun secara fisik," katanya.
Pada kesempatan itu, Syaiful menginginkan agar Kemendikbud-Ristek untuk terus mengambil inisiatif melaksanakan SKB Empat Menteri untuk diimplementasikan di lapangan.
"Keputusan SKB 4 menteri itu tidak cukup hanya ditandatangani. Kami terus mendorong supaya Kemendikbud-Ristek mengambil langkah-langkah terobosan, menginisiasi, memprakarsai implementasi SKB Empat Menteri ini bisa terlaksana dengan maksimal," katanya.
Ia menyampaikan saat ini tercatat ada 12 pemerintah daerah yang belum berani memberikan izin pelaksanaan PTM terbatas.
Ia berharap Kemendikbud-Ristek untuk turun langsung ke lapangan menanyakan kendalanya agar bisa berbagi peran dan tanggung jawabnya.
"Ini menjadi penting, supaya apa yang menjadi beban pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab untuk membuka atau tidaknya PTM itu bisa terurai dengan model koordinasi dan kerja sama yang efektif agar PTM menjadi peluang menyudahi darurat pendidikan, dan pada saat bersamaan tidak menambah korban atau klaster baru," kata Syaiful.
Dalam kesempatan itu, Syaiful meminta kepada Kemendikbud-Ristek mengeluarkan terobosan atau gagasan agar sekolah menjadi tempat paling aman bagi para siswa.
"Terkait dengan ini butuh dukungan yang tinggi, inisiatif dari berbagai pihak, terutama Kemendikbud-Ristek untuk mengambil prakarsa-prakarsa ini," ucapnya.
Baca juga: Sekolah pastikan semua siswa yang ikut PTM dalam keadaan sehat
Baca juga: MPR: Bangun kerja sama orang tua-guru sukseskan PTM masa pandemi
Masih terkait PTM, Syaiful menyampaikan soal vaksinasi guru, tenaga kependidikan dan siswa harus dipercepat dan segera dituntaskan.
"Vaksinasi terhadap tenaga pendidik, guru, dan dosen baru mencapai 1,9 juta, dari 5,6 juta. Artinya, masih ada gap antara harapan Kemendikbud untuk secepatnya PTM dengan target capaian vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan yang masih belum tercapai," katanya.
Oleh karena itu, kata Syaiful, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud-Ristek untuk mengambil peran prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa.
"Learning loss sudah terjadi. Karena itu, salah satu opsi terbaik dalam rangka untuk menyudahi darurat pendidikan yang mengalami pendalaman dengan PTM," ujar Syaiful Huda dalam rapat koordinasi nasional bertema "Hasil Pengawasan KPAI terkait Persiapan PTM dan Program Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Berbasis Sentra Sekolah" dipantau via daring di Jakarta, Senin.
Learning loss merupakan situasi ketika peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal, sehingga berakibat pada kemunduran akademis dan non-akademis. Namun, ia mengingatkan PTM tetap harus dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu agar terlaksana tanpa kendala.
Baca juga: Legislator: PTM terbatas solusi atasi darurat pendidikan
"Sekolah bisa memberikan opsi kehadiran dengan tetap menggunakan daring maupun secara fisik," katanya.
Pada kesempatan itu, Syaiful menginginkan agar Kemendikbud-Ristek untuk terus mengambil inisiatif melaksanakan SKB Empat Menteri untuk diimplementasikan di lapangan.
"Keputusan SKB 4 menteri itu tidak cukup hanya ditandatangani. Kami terus mendorong supaya Kemendikbud-Ristek mengambil langkah-langkah terobosan, menginisiasi, memprakarsai implementasi SKB Empat Menteri ini bisa terlaksana dengan maksimal," katanya.
Ia menyampaikan saat ini tercatat ada 12 pemerintah daerah yang belum berani memberikan izin pelaksanaan PTM terbatas.
Ia berharap Kemendikbud-Ristek untuk turun langsung ke lapangan menanyakan kendalanya agar bisa berbagi peran dan tanggung jawabnya.
"Ini menjadi penting, supaya apa yang menjadi beban pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab untuk membuka atau tidaknya PTM itu bisa terurai dengan model koordinasi dan kerja sama yang efektif agar PTM menjadi peluang menyudahi darurat pendidikan, dan pada saat bersamaan tidak menambah korban atau klaster baru," kata Syaiful.
Dalam kesempatan itu, Syaiful meminta kepada Kemendikbud-Ristek mengeluarkan terobosan atau gagasan agar sekolah menjadi tempat paling aman bagi para siswa.
"Terkait dengan ini butuh dukungan yang tinggi, inisiatif dari berbagai pihak, terutama Kemendikbud-Ristek untuk mengambil prakarsa-prakarsa ini," ucapnya.
Baca juga: Sekolah pastikan semua siswa yang ikut PTM dalam keadaan sehat
Baca juga: MPR: Bangun kerja sama orang tua-guru sukseskan PTM masa pandemi
Masih terkait PTM, Syaiful menyampaikan soal vaksinasi guru, tenaga kependidikan dan siswa harus dipercepat dan segera dituntaskan.
"Vaksinasi terhadap tenaga pendidik, guru, dan dosen baru mencapai 1,9 juta, dari 5,6 juta. Artinya, masih ada gap antara harapan Kemendikbud untuk secepatnya PTM dengan target capaian vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan yang masih belum tercapai," katanya.
Oleh karena itu, kata Syaiful, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud-Ristek untuk mengambil peran prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
Tags: