Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo belum lama ini mengundang petinggi partai koalisi di parlemen ke Istana Negara, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut hadir tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai koalisi, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani, serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Paulus.

Kemudian, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Sekjen Hasanuddin Wahid, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi.

Satu lagi partai yang hadir yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno yang disebut sebagai sahabat baru koalisi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan lima topik utama salah satunya tentang penanganan pandemi COVID-19, selain juga mengenai persoalan ekonomi dan pemindahan ibu kota negara.

Pemilihan topik-topik dalam pertemuan reguler ini, tentu saja bukan tanpa alasan. Publik dapat membacanya sebagai sebuah strategi komunikasi politik Presiden Jokowi untuk menangani persoalan bangsa.

Sebagaimana kerap disampaikan presiden, penanganan pandemi COVID-19 tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Penanganan suatu pandemi harus mendapatkan dukungan segenap pihak, tidak terkecuali partai koalisi.

Presiden menyampaikan berkaitan dengan COVID-19, perkembangan kasus harian COVID-19 memang betul-betul sulit diduga. Namun Kepala Negara bersyukur per 24 Agustus 2021, angka kasus harian sudah berada di angka 19.000 dari sebelumnya 56.000.

Presiden mengatakan telah menghubungi pemimpin negara lain yang dianggap berhasil dalam mengendalikan COVID-19, untuk memodifikasi cara-cara negara tersebut dalam rangka pengendalian di Tanah Air.

Upaya Presiden membahas penanganan COVID-19 bersama petinggi partai koalisi, dalam pertemuan reguler yang penuh keakraban dan diakhiri dengan kegiatan makan malam bersama, akan mampu menyamakan pandangan koalisi dalam penanganan COVID-19.

Dalam penanganan COVID-19, Presiden harus mengambil keputusan-keputusan sulit yang tidak dapat menyenangkan seluruh pihak sekaligus. Presiden harus memastikan penanganan COVID-19 tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan kurang populis seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berbagai aturan lain, memerlukan dukungan politik dari parlemen yang sangat kuat.

Secara teori, partai koalisi tentu mendukung seluruh kebijakan pemerintah, namun suara-suara anggota fraksi di parlemen belum tentu semua senada, belum lagi kader partai yang menjabat kepala daerah. Di sinilah peran ketua umum dan sekjen untuk menyamakan frekuensi kader di parlemen dan di daerah.

Komunikasi politik Jokowi ini patut diapresiasi, sebagai upaya penanganan COVID-19 yang lebih optimal, guna kepentingan rakyat. Kita tidak bisa memungkiri penanganan pandemi oleh pemerintah akan terkendala manakala ada frekuensi suara berbeda di parlemen.

Baca juga: Megawati berpesan agar Jokowi tegar menghadapi pandemi COVID-19

Sinyal partai koalisi
Seusai Presiden Jokowi memberikan pengantarnya, para ketua umum partai koalisi yang hadir mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Sinyal-sinyal dukungan pun dilontarkan para ketua umum partai koalisi kepada presiden.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan kepada Presiden Joko Widodo agar tegar menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Megawati yang juga merupakan Presiden kelima RI menyampaikan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, dialami seluruh dunia, dan belum diketahui kecepatan vaksinasi sebagai bagian dari pengobatan dan meruntuhkan virus.

Menurut Megawati, yang paling penting sebenarnya adalah satu kedisiplinan dari masyarakat dan pengetahuan singkat dari masyarakat bahwa sebenarnya vaksin bukanlah obat melainkan membuat imunitas menjadi tinggi.

Megawati menyebut masih ada masyarakat yang mempertanyakan mengapa sudah divaksin tapi masih terpapar COVID-19. Namun hal tersebut ternyata karena yang bersangkutan lupa menjaga protokol kesehatan.

Menurut Megawati, pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang benar. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu mengatakan salah satu yang menjaga Indonesia saat COVID-19 adalah Pancasila dengan nilai-nilai gotong-royongnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo menyampaikan pemerintah saat ini sudah di jalur yang tepat.

Prabowo yang juga merupakan Menteri Pertahanan itu menyampaikan dirinya telah menjadi saksi kepemimpinan Presiden Jokowi efektif.

Dia meminta Presiden terus melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan baik, serta tidak menghiraukan suara-suara yang dinilai memperkeruh keadaan saat pandemi COVID-19.

Selanjutnya pandangan disampaikan ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Pria yang kini menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu mengatakan penanganan pandemi COVID-19 yang cepat adalah yang dipimpin langsung oleh Presiden.

Sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga gamblang menyebut kepemimpinan dalam penanganan COVID-19 saat ini sangat ideal, di mana kepemimpinan dilaksanakan dari pusat melalui TNI-Polri.

Dia mengatakan apabila penanganan dilakukan dari bawah akibatnya sinkronisasi penanganan pandemi sulit berjalan.

Baca juga: Prabowo ke Jokowi: Tak perlu hiraukan suara yang memperkeruh keadaan

Sementara itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bangsa Indonesia patut bersyukur atas prestasi pemerintah. Menurut Muhaimin, apa yang disampaikan Presiden adalah keberhasilan yang harus didukung penuh.

Muhaimin mencermati pelibatan tokoh masyarakat, partai politik, organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi sangat efektif.

Dia menekankan kampanye vaksinasi yang paling mudah adalah keterlibatan semua komponen dalam kebersamaan pelaksanaannya.

Adapun Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyampaikan partainya mengapresiasi yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi. Dia menekankan NasDem berbangga hati atas seluruh jerih payah dan kerja keras yang telah dilaksanakan Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet dalam menanggulangi masalah COVID-19.

Dia memahami penanganan COVID-19 bukan masalah yang sederhana dan mudah. Menurutnya, yang terpenting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk bisa berperan aktif menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajiban.

Sebab saat ini bangsa Indonesia berhadapan dengan adanya realisitas lemahnya tingkat disiplin pribadi dan displin nasional dalam penerapan protokol kesehatan.

Selanjutnya Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyampaikan tidak ada satupun negara yang memiliki resep paling jitu untuk menangani COVID-19.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu mengatakan yang terpenting adalah proses penanganan yang benar. Bagi Suharso, saat ini Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam penanganan COVID-19.

Terakhir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selaku pihak yang disebut sebagai sahabat baru koalisi, menilai poin-poin yang disampaikan Presiden sudah bagus. Dia mengatakan kata kunci penanganan segala persoalan bangsa adalah gotong-royong.

Komitmen gotong-royong
​​​Komitmen partai koalisi dalam menjaga kesamaan frekuensi suara di parlemen terkait penanganan COVID-19, akan menjadi salah satu wujud gotong-royong koalisi dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan penanganan pandemi.

Oleh karena itu pernyataan dukungan yang disampaikan ketua umum partai koalisi dalam pertemuan di Istana Negara, harus dimanifestasikan dalam bentuk suara senada dari para kadernya yang duduk di parlemen termasuk juga yang menjabat sebagai kepala daerah.

Kerja sama politik untuk menyukseskan kebijakan bukanlah hal yang tabu, selama semuanya bertujuan untuk kepentingan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu rakyat juga perlu menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Rakyat perlu ikut serta membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Kesadaran menaati protokol kesehatan hingga bersedia mengikuti program vaksinasi, misalnya, harus disadari bukan hanya semata untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, melainkan juga untuk menghargai kesehatan dan keselamatan orang lain.

Baca juga: Airlangga : Penanganan COVID-19 yang cepat dipimpin langsung Presiden