Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama mengucurkan dana bantuan operasional sebesar Rp6,9 miliar bagi masjid dan mushala yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan penerapan protokol kesehatan dan percepatan penanganan COVID-19.

"Misalnya, untuk penyediaan protokol kesehatan 5M seperti penyediaan sanitasi cuci tangan, masker, hand sanitizer, disinfektan, dan alat pengukur suhu tubuh serta sarana pencegahan COVID-19 yang lainnya. Termasuk untuk kebutuhan pembayaran listrik, air, dan kebutuhan pembinaan keumatan yang dilakukan secara daring," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Moh. Agus Salim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Agus merinci total bantuan yang akan disalurkan itu meliputi Rp6,2 miliar untuk masjid dan Rp700 juta untuk mushala. Adapun besaran bantuan operasional yang akan diberikan sebesar Rp20 juta rupiah untuk tiap masjid dan Rp10 juta rupiah untuk tiap mushala.

Baca juga: Kemenag targetkan insentif guru madrasah non-PNS cair September

Menurutnya, bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan dan kehadiran pemerintah kepada takmir dan pengurus masjid/musala dalam penanganan pandemi COVID-19. Agus berharap bantuan operasional yang disalurkan dapat menjadi stimulan bagi takmir masjid dan musala untuk melayani umat secara optimal di masa pandemi COVID-19.

"Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada pembatasan dan peniadaan sementara kegiatan peribadahan dan kewajiban penerapan Prokes. Ini tentu berpengaruh terhadap beban operasional bagi takmir dan pengurus masjid/musala," kata dia.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Kemasjidan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Abdul Syukur menjelaskan ada beberapa persyaratan dan prosedur permohonan bantuan yang harus dipenuhi oleh takmir dan pengurus masjid/musala.

"Salah satu persyaratannya, masjid/musala harus terdaftar pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama, memiliki rekening bank atas nama masjid/musala, dan terdampak/berada pada daerah yang terpapar COVID-19," ujarnya.

Adapun dokumen permohonan bantuan ditujukan kepada Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam/Direktur Urais Binsyar. Dokumen tersebut selanjutnya diunggah pemohon ke laman https://simas.kemenag.go.id/page/permohonanbantuan.

Permohonan bantuan paling lambat diajukan secara Online pada 12 September 2021. Ia menambahkan untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat mengunjungi media sosial Instagram resmi Bimas Islam @bimasislam.

"Seluruh sistem dan mekanisme pengajuannya akan dilakukan secara online, sebagai upaya transformasi digital terkait pengelolaan bantuan di Bimas Islam" kata dia.

Baca juga: Kemenag optimistis bisa jadi pemain global eksportir produk halal
Baca juga: Kemenag minta masyarakat waspadai kartu nikah palsu