Jakarta (ANTARA News) - BUMN Watch mengingatkan bahwa pengusutan yang tidak tuntas terhadap dugaan penyimpangan penetapan harga penawaran umum perdana (IPO)saham PT Krakatau Steel bisa menjadi preseden buruk bagi semua badan usaha milik negara .

"Saya khawatir akan terjadi hal yang lebih buruk dan merugikan negara lagi dalam kegiatan yang sama. Misalnya untuk penetapan harga saham dalam proses right issue Bank BNI awal Desember ini, atau dalam kegiatan IPO Garuda Indonesia awal tahun depan," kata Ketua Umum BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan logika ini, menurut Naldy tidak ada alasan untuk tidak membuka data rekening IPO PT KS oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam.

Karena berdasarkan aturan main pasar modal pasal 47 Undang-Undang Pasar Modal, disebutkan bahwa Bapepam-LK bisa melakukan pembukaan rekening jika diperlukan, sambungnya.

Naldy mengatakan, sudah terlalu banyak pakar ekonomi, pengamat, politikus dan LSM yang meminta agar tindakan tersebut dilakukan oleh Bapepam- LK, maksudnya tidak lain agar semuanya menjadi jelas ada atau tidaknya permainan.

"Jika semua ini diabaikan, saya khawatir masalah ini akan menjadi bola salju yang bisa berujung ke tindakan anarkis dan dikhawatirkan bisa merusak stabilitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono," tegas Naldy.

Naldy meminta Bapepam-LK segera membuka kasus ini dan mengungkapkan berapa banyak penjatahan saham PT Krakatau Steel dalam negeri dan kepada siapa saja diberikan.

Demikian juga penjatahan untuk investor asing, siapa saja yang mendapatkan dan berapa banyak mereka mendapatkannya.

Ia melihat kontroversi yang terjadi saat ini sudah masuk dalam ranah pidana, yaitu adanya manipulasi pasar serta terjadinya "insider trading".

Naldy juga tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya gangguan sistem operasi Garuda Indonesia beberapa waktu lalu, ada kaitannya dengan rencana pelepasan saham perdana Garuda ke publik.

Keterkaitan itu, menurut Naldy, bertujuan agar pelepasan saham perdana Garuda menjadi tidak menarik, kecuali harganya ditekan serendah mungkin dan diatur penjatahan sahamnya sedemikian rupa.

Saat pencatatan saham para penerima jatah siap "menggorengnya " yang harga sahamnya bisa melonjak sampai 49,41 persen.

Ia berpendapat kerusakan sistem operasi itu bisa saja "sengaja" diciptakan, agar nilai saham yang ditawarkan bisa dimainkan sebagaimana kecurigaan atas IPO KS.

Namun lagi-lagi negara akan dirugikan, karena dengan demikian suntikan modal melalui IPO Garuda yang diharapkan bisa mencapai 300-400 juta dolar AS tidak tercapai, ujarnya.(*)

F004/A011/AR09