Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (25/8), mulai dari pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan para ketua umun partai politik koalisi pemerintah sampai tanggapan beberapa parpol soal amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Presiden panggil petinggi partai koalisi ke Istana

Presiden RI Joko Widodo memanggil para petinggi partai koalisi ke Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, untuk membahas persoalan penting bangsa.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid, pertemuan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.

Selengkapnya baca di sini.

2. Pertemuan Presiden Jokowi dengan ketum parpol perkuat gotong royong

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Rabu sore di Istana Negara, Jakarta, dapat memperkuat gotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Hasto dalam siaran persnya di Jakarta mengatakan, PDI Perjuangan menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Jokowi dengan Para Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah didampingi para Sekjen Partai.

Selengkapnya baca di sini.

3. Viva Yoga: Zulkifli bertemu Presiden tegaskan PAN koalisi pemerintah

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan kehadiran Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan ikut dalam pertemuan pimpinan partai politik bertemu Presiden Joko Widodo pada Rabu, menegaskan bahwa partainya sebagai parpol pendukung pemerintah.

"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga kepada ANTARA di Jakarta, Rabu malam.

Selengkapnya baca di sini.

4. MPR RI: Perlu penguatan nilai-nilai kebangsaan hadapi arus perubahan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai diperlukan penguatan di bidang politik dan nilai-nilai kebangsaan secara menyeluruh di setiap elemen bangsa untuk menghadapi arus perubahan.

Dia menilai perubahan arus politik di dalam dan luar negeri harus menjadi momentum memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

Selengkapnya baca di sini.

5. F-Golkar: Amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak dilakukan

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena Indonesia sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Fraksi Golkar berpendapat tidak mendesak dilakukan amendemen UUD NRI 1945. Pemerintah saat ini sedang fokus mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Idris Laena kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.