Akses air bersih dan sanitasi jadi prioritas dalam penanganan stunting
25 Agustus 2021 23:18 WIB
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo membahas peningkatan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi layak untuk mengatasi masalah stunting pada anak dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (ANTARA/HO-BKKBN)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa selain intervensi gizi, peningkatan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi layak juga menjadi prioritas dalam upaya penanganan masalah stunting, gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis pada anak.
“Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak berkontribusi besar dalam penanganan stunting. Intervensi penyediaan air minum, sanitasi yang layak, serta perubahan perilaku berkontribusi dalam pencegahan stunting," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers BKKBN yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Jadi bukan hanya soal gizi bayi, bukan hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil, ibu menyusui, tetapi penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai andil yang besar," ia menambahkan.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan, pemerintah menjadikan peningkatan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi dasar sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Menurut data pemerintah, prevalensi kasus stunting di Indonesia masih 27,6 persen dan pemerintah menargetkan penurunan kasus stunting menjadi 14 persen pada 2024.
Hasto mengemukakan bahwa BKKBN sedang mengolah hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21), yang mencakup pendataan faktor dekat dan faktor jauh penyebab stunting termasuk akses terhadap pelayanan sanitasi dan air bersih serta ketersediaan rumah layak huni.
Program pencegahan stunting melalui penyediaan fasilitas air bersih dan sarana sanitasi dijalankan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah berusaha meningkatkan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya.
"Program Pamsimas berkontribusi pada pencegahan stunting melalui intervensi sensitif atau pengaruh tidak langsung, yakni dengan penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat," katanya.
"Intervensi sensitif ini memberikan pengaruh sebesar 70 persen terhadap pencegahan stunting,” ia menambahkan.
Program Pamsimas mencakup penyediaan air minum yang aman melalui uji kualitas air, penyediaan sarana sanitasi untuk menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS), serta kampanye pola hidup bersih dan sehat.
Baca juga:
Angka kasus stunting di empat kabupaten masih sangat tinggi
BKKBN: Posyandu berperan strategis dalam penurunan kasus stunting
“Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak berkontribusi besar dalam penanganan stunting. Intervensi penyediaan air minum, sanitasi yang layak, serta perubahan perilaku berkontribusi dalam pencegahan stunting," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers BKKBN yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Jadi bukan hanya soal gizi bayi, bukan hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil, ibu menyusui, tetapi penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai andil yang besar," ia menambahkan.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan, pemerintah menjadikan peningkatan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi dasar sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Menurut data pemerintah, prevalensi kasus stunting di Indonesia masih 27,6 persen dan pemerintah menargetkan penurunan kasus stunting menjadi 14 persen pada 2024.
Hasto mengemukakan bahwa BKKBN sedang mengolah hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21), yang mencakup pendataan faktor dekat dan faktor jauh penyebab stunting termasuk akses terhadap pelayanan sanitasi dan air bersih serta ketersediaan rumah layak huni.
Program pencegahan stunting melalui penyediaan fasilitas air bersih dan sarana sanitasi dijalankan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah berusaha meningkatkan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya.
"Program Pamsimas berkontribusi pada pencegahan stunting melalui intervensi sensitif atau pengaruh tidak langsung, yakni dengan penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat," katanya.
"Intervensi sensitif ini memberikan pengaruh sebesar 70 persen terhadap pencegahan stunting,” ia menambahkan.
Program Pamsimas mencakup penyediaan air minum yang aman melalui uji kualitas air, penyediaan sarana sanitasi untuk menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS), serta kampanye pola hidup bersih dan sehat.
Baca juga:
Angka kasus stunting di empat kabupaten masih sangat tinggi
BKKBN: Posyandu berperan strategis dalam penurunan kasus stunting
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2021
Tags: