Parigi (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengawal pemilu melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tahun 2021.
"SKPP merupakan program prioritas Bawaslu RI yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya di Sulawesi Tengah dan akan berlangsung di empat titik termasuk diantaranya Parigi Moutong," kata Ketua Bawaslu RI Abhan saat berkunjung di Parigi Moutong, Selasa.
Ia memaparkan SKPP sudah berjalan sejak tiga tahun terakhir, tahun pertama dilaksanakan secara terbatas sebagai pilot project Bawaslu, kemudian tahun kedua dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19 mulai meningkat.

Baca juga: Bawaslu: Partisipasi publik nyawa dalam proses pengawasan Pemilu
"Lalu, tahun ketiga dilaksanakan dengan jumlah peserta terbanyak secara langsung dan virtual dengan standar protokol kesehatan yang ketat," ujar Abhan.
Ia menjelaskan peserta SKPP bukan merupakan perpanjangan tangan sebagai lembaga formal, karena Bawaslu memiliki lembaga formal terbatas, kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi tahun berikutnya.
Dengan begitu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi setiap proses tahapan hingga pemungutan suara, termasuk

datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan hak suara baik penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) guna mewujudkan esensi demokrasi yang luber, jujur dan adil.
"Ini juga bagian dari meminimalisir pelanggaran saat pesta demokrasi di tahun-tahun akan datang. Semakin berkurang pelanggaran, maka demokrasi kita menunjukkan kearah lebih baik," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu RI harap kader miliki pengetahuan demokrasi usai SKPP
Ia menyadari pada 2024 tantangan penyelenggaraan Pemilu cukup berat, oleh karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam arti luasnya, dengan tujuan SKPP nantinya akan menjadi pionir atau simbol-simbol di tengah masyarakat, seperti memberikan edukasi, pendidikan politik dan pelanggaran Pemilu kepada pemilih lainnya.
Karena, Pemilu harus terbebas dari dander politik uang, kemudian bebas dari ujaran kebencian, sehingga sekolah kader pengawasan dipandang perlu untuk memutus mata rantai kejahatan politik.
Ketua Bawaslu Parigi Moutong Muchlis Aswad mengemukakan, giat itu dilaksanakan atas dasar perbaikan tatanan demokrasi di tanah air.

Sehingga, penyelenggara perlu menggandeng masyarakat ikut terlibat melakukan pengawasan.
"Mengingat kegiatan ini di tengah pandemi COVID-19, maka kami sebagai penyelenggara sudah memastikan peserta bebas dari COVID-19, karena telah melalui serangkaian tes cepat atau rapid tes anti-gen," demikian Aswad.

Baca juga: Bawaslu RI minta daerah bersiap hadapi kompleksitas Pemilu 2024