Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden untuk Bidang Komunikasi dan Humas, Heru Lelono, mengatakan bahwa komunikasi antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus berjalan karena kedua partai memiliki ideologi yang sama terkait kebangsaan.

"Saya tidak mengatakan kerja sama kemudian bersatu di kabinet, itu bukan hak saya. Bila itu terjadi alangkah baiknya, dan itu tidak menjadi halangan. Dalam arti kerja sama untuk memperbaiki negara ini, saya kira sebuah kesalahan besar PDIP lawan politik Demokrat, lawan politik itu ideologi berbeda," kata Heru kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.

Ia mengatakan, beberapa pihak menyebutkan bahwa perobakan (reshuffle) kabinet akan dilakukan dan dimungkinkan kader-kader PDIP masuk ke kabinet. Menurut dia, yang patut dilihat dari hal tersebut yang lebih penting adalah bukan semata kader PDIP masuk tapi lebih pada bersatunya dua kekuatan politik.

"Yang jauh lebih penting dari itu harapan masyarakat adalah juga pada kekuatan politik. Yang penting, mendengar kabar itu, PDIP bukan sekadar menteri lebih pada kekuatan besar ini, syukur kalau suatu saat ada teman PDIP yang punya kapabilitas dan integritas ikut kebijakan negeri ini, bukan hanya menteri tapi juga partainya," katanya.

Heru mengatakan, pandangan saat ini akan dilakukan reshuffle kabinet berangkat dari pengamatan masyarakat terkait kinerja kabinet.

"Bila ada penilaian dari masyarakat mengenai kinerja kementerian bisa dilewatkan saluran yang tepat, tentu bisa disampaikan ke Demokrat. Teman di Demokrat harus memahami hak prerogatif Presiden. Itu hak Presiden, jangan sampai masyarakat dikacaukan oleh itu," katanya.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, secara terpisah mengatakan bahwa hingga saat ini Presiden tidak menyinggung masalah reshuffle kabinet.

"Presiden belum bicarakan reshuffle kabinet. Kita bekerja saja," kata Hatta pada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Istana.

Presiden dalam rapat terbatas itu memanggil sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Meneg BUMN Mustafa Abubakar dan Kepala BKPM Gita Wirjawan.

Hatta mengatakan, dalam rapat itu membicarakan sejumlah hal terkait program kabinet.

"Memang intinya adalah dalam kerangka bagaimana kita melihat perkembangan setahun tentang belanja kita, tentang bagaimana inflasi dan bagaimana manajemen harga bahan pokok," kata Hatta.

Rapat tersebut tertutup bagi peliputan wartawan.
(T.P008*G003/A041/P003)