Bandarlampung (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung mengatakan bahwa penurunan bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur rumah sakit di Lampung dipengaruhi oleh banyaknya pasien COVID-19 yang memilih melakukan isolasi mandiri (isoman).

"Salah satu yang mempengaruhi penurunan BOR ini juga kan banyak pasien COVID-19 yang isoman. Tapi saya juga sarankan harusnya yang mau isoman ini syaratnya harus terpenuhi, tidak asal-asalan disuruh isoman," kata Wakil Ketua IDI Lampung dr Boy Zaghlul, di Bandarlampung, Senin.

Dia menyebutkan bahwa pasien yang ingin menjalani isoman harus terpenuhi syaratnya, seperti kondisi rumah harus memadai, jumlah keluarga berapa dan ekonominya mampu atau tidak memenuhi kebutuhan gizi dan segala macamnya selama isoman.

"Ya, jadi memang seharusnya kalau semua syarat tadi tidak terpenuhi oleh mereka yang ingin menjalankan isoman, Satgas harusnya menyarankan mereka isolasi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, karena akan berpengaruh pada kesembuhannya," katanya.

Baca juga: DPRD Lampung: Percepatan vaksinasi efektif berdasarkan komunitas
Baca juga: Kapasitas BOR di rumah sakit rujukan COVID-19 Metro di bawah 50 persen

Ia juga mengatakan bahwa semenjak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), juga mempengaruhi terhadap penurunan BOR di Lampung secara signifikan.

"Kalau kita melihat ternyata memang ada penurunan yang signifikan semenjak ada PPKM, waktu belum PPKM kan BOR kita hampir penuh. Tapi apakah PPKM itu langsung menurunkan BOR atau kesakitan kita, masih perlu pembuktian lebih mendalam," kata dia lagi.

Namun begitu, ia melihatnya berdasarkan data-data yang tersaji penerapan PPKM ini termasuk efektif menurunkan BOR dan angka kasus, sebab ada pergerakan masyarakat yang dibatasi.

"Dengan PPKM angka BOR dan kasus COVID-19 menurun, kalau melihat data-data itu jelas efektif penerapannya terlepas dari pro dan kontra di masyarakat," kata dia.

Terkait apakah penurunan BOR dan kasus COVID-19 juga karena menurunnya jumlah 3T (testing, tracing, dan treatment), ia mengungkapkan hanya melihat apa yang ada di lapangan dan data-data yang tersaji.

"Soal 3T itu urusan Pemerintah, kalau kami hanya mengedukasi dan mengimbau supaya masyarakat tidak tertular atau terpapar," katanya.

Baca juga: Kasus positif COVID-19 Lampung bertambah 250 orang
Baca juga: 400 tempat tidur KM Lawit siap digunakan bagi pasien COVID-19 Lampung
Baca juga: DPRD Lampung sebut pengetatan mobilitas harusnya dari tingkat RT