Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy menyarankan pemerintah untuk menambah jumlah penerima bantuan sosial (bansos) pada 2022 untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan.

“Potensi bertambahnya jumlah penduduk miskin karena meningkatnya kembali kasus COVID-19 di kuartal ketiga ini besar kemungkinan terjadi. Jadi pemerintah perlu mempertimbangkan menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Yusuf kepada Antara di Jakarta, Senin.

Yusuf juga menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian pada jumlah penerima Kartu Prakerja. Menurutnya, sama dengan kemiskinan, potensi bertambahnya jumlah pengangguran juga besar terjadi.

“Kalau saya tidak keliru baca di dokumen RAPBN itu sekitar 2,5 juta orang menerima Kartu Prakerja. Padahal ada potensi jumlah orang menganggur kembali bertambah khususnya di kuartal ketiga ketika ekonomi sedang mengalami perlambatan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti jumlah outlook anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2022 yang justru menurun dibandingkan 2021. Dalam rancangan tersebut, pemerintah mencantumkan anggaran untuk perlindungan sosial 2022 sebesar Rp427,5 triliun turun dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah Rp487,8 triliun tersebut.

Menurutnya, penurunan jumlah anggaran tersebut tak sejalan dengan target pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan pada 2022.

“Padahal anggaran PEN khususnya perlindungan sosial itu menjadi esensial untuk membantu penurunan tingkat kemiskinan,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan 16 Agustus lalu mengatakan sasaran pembangunan pada tahun 2022, diantaranya tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem dan tingkat ketimpangan rasio gini di kisaran 0,376-0,378.

Baca juga: Airlangga: Pembukaan lapangan kerja terus dipacu guna tekan kemiskinan
Baca juga: Peneliti sebut pengurangan hambatan nontarif kurangi angka kemiskinan
Baca juga: BPS: Angka kemiskinan bisa ditekan bila pengentasan fokus di Jawa