Yogyakarta (ANTARA) - Meskipun APBD Kota Yogyakarta 2021 sudah didesain untuk responsif terhadap upaya penanganan COVID-19, namun peningkatan kasus yang signifikan pada Juli membuat pemerintah daerah setempat tetap fokus pada kebutuhan belanja kesehatan dalam RAPBD Perubahan 2021.

“Yang awalnya tidak dibayangkan adalah peningkatan kasus akibat varian Delta pada Juli. Kenaikan yang signifikan ini membuat kebutuhan belanja juga meningkat sehingga tetap dibutuhkan berbagai antisipasi,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi usai Rapat Paripurna Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Perubahan 2021 di Yogyakarta, Senin.

Salah satu kebutuhan belanja kesehatan yang akan dilakukan adalah menyiapkan infrastruktur kesehatan yang lebih baik seperti pembangunan generator oksigen di RS Jogja untuk kebutuhan penanganan jangka panjang.

Selain itu, juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk percepatan vaksinasi sehingga herd imunity di Kota Yogyakarta bisa segera tercapai.

“Misalnya untuk lokasi vaksinasi, memperbanyak mobil vaksinasi, termasuk untuk meningkatkan tracing dan testing dalam penanganan kasus COVID-19,” katanya.

Sebagian besar kebutuhan anggaran untuk belanja tersebut, lanjut Heroe, dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) APBD 2020. “Pada tahun ini, pendapatan asli daerah mengalami penurunan, padahal kebutuhan belanja cukup tinggi. Namun, bisa ditutup dengan silpa,” katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan asumsi silpa dalam APBD 2021 sebesar Rp134,4 miliar. Namun setelah dilakukan audit BPK, nilai silpa ditetapkan Rp382,9 miliar sehingga ada dana sekitar Rp248,4 miliar yang bisa ditambahkan dalam APBD Perubahan 2021.

Berdasarkan nota keuangan Raperda APBD Perubahan 2021, Dinas Kesehatan mendapat tambahan anggaran yang cukup besar yaitu Rp103,6 miliar sehingga total anggaran belanja menapai Rp484,1 miliar.

Selain fokus pada belanja di sektor kesehatan, dalam RAPBD Perubahan 2021 juga tetap dimasukkan kegiatan pemulihan ekonomi melalui program penanganan COVID-19.

“Misalnya menggerakkan kelompok kuliner masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi pasien isolasi mandiri. Dengan demikian, penanganan COVID-19 bisa dilakukan sekaligus menggerakkan ekonomi di tingkat bawah,” katanya.

Kebutuhan anggaran bantuan permakanan saat kasus meningkat bisa mencapai Rp1 miliar untuk memenuhi kebutuhan dua hingga tiga pekan.

“Dan tidak menutup kemungkinan untuk pemberian stimulus melalui bantuan sosial bagi masyarakat yang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah,” katanya.

Alokasi anggaran bantuan sosial di APBD Kota Yogyakarta 2021 mencapai Rp44,1 miliar.

Jika Rancangan APBD Perubahan 2021 tersebut disetujui, maka diperkirakan total belanja Kota Yogyakarta meningkat menjadi Rp1,9 triliun.

“Sedangkan untuk menjaga pendapatan asli daerah, diharapkan dapat dipenuhi melalui kegiatan wisata meskipun saat ini belum memungkinkan. Tetapi, kami tetap bersiap jika PPKM dilonggarkan dan wisata bisa dibuka kembali,” katanya.

Salah satu persiapan yang saat ini tengah digodok oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menyiapkan “one gate system” untuk memastikan wisatawan yang datang dalam kondisi sehat dan bebas COVID-19.

“Dengan demikian, kegiatan pemulihan ekonomi bisa dilakukan tetapi tidak berdampak pada peningkatan kasus penularan COVID-19,” katanya.
Baca juga: Kemenkeu antisipasi potensi pandemi COVID-19 jadi endemi
Baca juga: Menkes pastikan anggaran kesehatan 2022 teralokasi merata ke daerah