Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono menegaskan, saat ini tidak dibutuhkan laporan "asal bapak senang" (ABS) dari para birokrat tentang layanan publik yang dilaksanakan.

"Dalam reformasi birokrasi, yang penting adalah laporan dari yang diberikan layanan (masyarakat), bukan yang memberikan layanan (birokrat)," katanya di Jakarta, Senin.

Dalam dialognya dengan para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLV Lembaga Ketahanan Nasional, ia mengatakan, pemerintah telah merumuskan indeks kepuasan publik pada seluruh instansi.

"Ke depan, kita akan rumuskan indeks kepuasan publik yang lebih khas dari masing-masing sektor dan instansi, jadi akan lebih diketahui tingkat kepuasan publik," kata Wapres.

Berdasarkan laporan itu, dapat diketahui tingkat kepuasan publik atas layanan yang diberikan pemerintah melalui instansi terkait.

"Sekali lagi, yang penting adalah laporan dari yang diberikan layanan (masyarakat), bukan yang memberikan layanan (birokrat)," ujar Boediono.

Pada kesempatan itu, Wapres Boediono juga mengemukakan pentingnya kontrol terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi baik secara internal maupun eksternal.

"Kontrol secara internal dilakukan oleh bagian yang melekat pada sistem tersebut seperti Irjen yang kredibel dan independen," katanya.

Sedangkan pengawasan eksternal antara lain dilakukan masyarakat. "Kuncinya adalah transparansi dari instansi atau sistem yang ada. Dan saluran yang dapat digunakan masyarakt untuk melakukan kontrol, dan harus ditanggapi," tutur Boediono.

Wapres menegaskan, tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, menghindari penyalahgunaan wewenang, koordinasi dan efisiensi.
(ANT/A024)