Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan hak-hak anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena dampak COVID-19 di Kota Pahlawan, Jawa Timur, terpenuhi.

"Inilah waktunya meletakkan egoisme, meletakkan jabatan, meletakkan kelompok-kelompok agar bisa bergotong royong untuk membantu masa depan mereka," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai mengunjungi beberapa kediaman anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 di Surabaya, Sabtu.

Kunjungan Wali Kota Eri ditemani Ketua PKK Surabaya Rini Indriyani dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Surabaya Antik Sugiharti.

Menurut Eri, kunjungannya tersebut untuk memastikan langsung kondisi mereka pascaditinggalkan orang tuanya. Harapannya, kata dia, Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan intervensi yang sesuai untuk masa depan anak-anak tersebut.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri melihat langsung bagaimana kondisi dari anak-anak itu. Ia bersama Ketua Tim Penggerak PKK pun menyempatkan diri untuk mengobrol, dan memberikan semangat kepada anak-anak itu. Bahkan, ia juga memberikan bingkisan berupa jajanan, mainan, tas sekolah, dan alat tulis.

Saat berada di salah satu lokasi kunjungan, Wali Kota Eri beserta Rini Indriyani terlihat bercengkrama dan bermain dengan seorang anak berusia tiga tahun bernama Elen yang mendapatkan bingkisan berupa mainan pun sangat antusias memainkannya bersama Wali Kota Eri.
Baca juga: Gugus tugas belum pastikan penyebab sekeluarga meninggal di Surabaya
Baca juga: 90 persen kasus meninggal COVID-19 di Surabaya disertai komorbid
Baca juga: Seorang dokter di Surabaya dinyatakan meninggal akibat COVID-19

Menariknya, Elen mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sehingga saat bermain, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Sebelum meninggalkan tempat, Wali Kota Eri pun memeluk anak itu dengan hangat.

Wali Kota Eri mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Surabaya, ada sekitar 1.400 keluarga yang meninggal karena COVID-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 600-an keluarga sudah disurvei DP5A, sedangkan sisanya, hingga saat ini pemkot masih terus melakukan pendataan.

"Kami masih hitung berapa jumlah anaknya dari data 1.400 keluarga tadi. Dari situ kami bisa memetakan berapa yang masih SD, SMP, dan SMA," kata Eri.

Sementara itu, kepada warga yang belum disurvei pemkot, Wali Kota Eri berpesan agar mereka melaporkannya ke DP5A. Juga, bisa melalui Lurah maupun Camat di wilayahnya masing-masing untuk segera didata.

"Kesejahteraan warga merupakan yang utama bagi saya. Sekarang waktunya Surabaya sejahtera," katanya.

Plt Kepala DP5A Surabaya Antik Sugiharti menjelaskan, bahwa pemkot akan memastikan hak-hak anak-anak itu terpenuhi, seperti hak pendidikan, hak pengasuhan, dan hak kesehatan.

"Kami pastikan mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya kesehatannya juga, mereka harus mendapatkan intervensi kesehatan.Termasuk hak pengasuhan, mereka harus ada keluarga yang bisa mengasuh, bisa melindungi dan menjaga," katanya.

Ia mengatakan, jika ada warga Surabaya yang ingin membantu dan bahkan ingin menjadi orang tua asuh untuk anak-anak itu, mereka dapat langsung ke kantor DP5A, menghubungi call center 112. "Mereka juga bisa menghubungi hotline kami di nomor 08113345303," katanya. (*)
Baca juga: Cara pelajar Surabaya dapat uang Rp1 miliar untuk penanganan COVID-19
Baca juga: Pelajar SD-SMP se-Surabaya serahkan bantuan penanganan COVID-19
Baca juga: Sekolah di Surabaya dilarang pungut biaya pelajar keluarga miskin