Sumedang (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meninjau langsung Command Center Kabupaten Sumedang yang berada di Gedung Utama Setda Pemkab Sumedang, Jawa Barat, Sabtu, untuk mengetahui kondisi tempat tersebut yang selama ini berfungsi menjalankan sistem pemerintahan secara digital.

"Saya lihat sangat bagus, menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menuntut layanan serba cepat," kata LaNyalla didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

LaNyalla berharap percepatan transformasi digital di Kabupaten Sumedang semakin mempercepat pembangunan yang berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga.

"Tapi tentu yang kita lihat nanti adalah hasilnya, semoga mempercepat pembangunan dan kesejahteraan warga Sumedang," kata LaNyalla.

Baca juga: Lokasi Festival Adat Kerajaan Nusantara di Sumedang ditinjau Ketua DPD

Baca juga: Ketua DPD RI dorong percepatan pengembangan vaksin Merah Putih

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan bahwa big data di Command Center Sumedang tidak hanya menyajikan data secara digital tapi dijadikan informasi untuk pengambilan kebijakan.

"Jadi tidak hanya pemantauan CCTV saja. Ini sangat lengkap. Data-data tersebut kita gunakan untuk mengambil kebijakan berdasar fakta, knowledge, insight, dan ' wisdom," katanya.

Ia menyampaikan berbagai aplikasi yang menyangkut pelayanan publik dan pemerintahan sudah terintegrasi di Command Center dengan berbagai program pelayanan digital yang diberi nama e-Office, e-Sakip, Markonah, Mauneh, Maijah, Mauti, Amari, Tahu Sumedang, dan Sitabah.

"Data-data disajikan lengkap by name by addres," kata Dony.

Ia menyampaikan pemanfaatan teknologi informasi berguna untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan yang efektif.

Seperti di Command Center, kata Bupati, ada penilaian pegawai, dari mulai Sekda sampai staf golongan I, sehingga bisa digunakan untuk memutuskan pegawai terbaik tanpa testing lagi.

Kelebihan lainnya adalah adanya aplikasi e-office, sistem penanggulangan kekerdilan (stunting), perizinan, pariwisata dan lainnya.*

Baca juga: Wakil Ketua DPD: RUU BUMDes penting disahkan demi perkuat ekonomi desa

Baca juga: DPD: Perbedaan stok vaksin sebabkan pemulihan ekonomi tidak merata