Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa kesejahteraan petani di Indonesia perlu ditingkatkan secara konsisten karena akan berpengaruh pada kemerdekaan masyarakat secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam acara diskusi daring tentang buku berjudul “Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan untuk Kita Semua” yang ditulis oleh Prof. Agus Pakpahan, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

“Kesejahteraan petani perlu ditingkatkan secara konsisten karena kemerdekaan petani akan berpengaruh terhadap kemerdekaan masyarakat keseluruhan dalam artian pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Moeldoko.

Baca juga: Tim KSP kunjungi gudang Bulog cek ketersediaan bantuan beras

Moeldoko mengaku setuju dengan konsep yang menjelaskan bahwa beberapa strategi pembangunan pertanian di Indonesia telah membuat kemerdekaan petani berkurang. Padahal, pertanian berkelanjutan berperan sebagai titik pijak pembangunan nasional.

Purnawirawan Jenderal yang juga merupakan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tersebut mengatakan bahwa kemerdekaan petani dapat dilihat pada kehidupan petani yang kian sejahtera dan setidaknya dapat diukur dari tiga hal, yakni tingkat pendidikan, aset ekonomi, dan tingkat kemandirian.

Dia menekankan pada kondisi pandemi COVID-19 ini, sektor pertanian membuktikan ketangguhannya untuk menjadi sektor unggulan yang mencegah ancaman resesi ekonomi nasional yang lebih buruk.

Pada tahun 2020, ketika pertumbuhan ekonomi makro tercatat kontraksi atau minus 2,07 persen, sektor pertanian tumbuh positif 1,75 persen.

Baca juga: Moeldoko menjawab pidato Presiden Jokowi tak singgung isu korupsi

Berdasarkan Survei Pertanian 2018, jumlah petani saat ini mencapai 33,5 juta, dengan jumlah rumah tangga petani mencapai 27,2 juta rumah tangga. Angka ini meningkat 5,7 persen dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 25,7 juta rumah tangga.

Namun menurut Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP 2013) BPS, rata-rata pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian hanya Rp12,4 juta per tahun atau Rp1 juta per bulan. Upah ini dianggap masih terlalu minim jika dibandingkan dengan usaha keras para petani.

“Pasang-surut pertanian Indonesia sangat tergantung pada kerja sama sinergis pemerintah, dunia usaha, petani, akademisi, bahkan partai politik dan lain sebagainya,” tegasnya.

Dia menyampaikan pemerintah telah mencoba untuk senantiasa meningkatkan kapasitas petani, baik dalam berusaha tani, maupun dalam mengelola ekonomi rumah tangganya dengan memberdayakan para wanita tani dan petani milenial.

Baca juga: Moeldoko sebut kebijakan penurunan harga tes PCR langkah konkret

Selain itu, para wanita tani dan petani milenial diberikan pembekalan, pelatihan, dan magang di beberapa perusahaan agar memiliki akses yang setara dengan pelaku ekonomi lain.

Selain mendorong peningkatan kapasitas petani, pemerintah terus mendorong upaya pengembangan sumber pangan alternatif agar negara tidak terlalu tergantung pada beras dan para petani bisa mengembangkan produk pertanian lain yang dapat memberikan nilai tambah.

Salah satu program diversifikasi pangan dari pemerintah, misalnya pengembangan tanaman porang, terutama di Jawa Timur.