Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyatakan pemerintah seharusnya melindungi kelapa sawit dari kampanye hitam lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing karena terbukit tangguh selama pandemi COVID-19 dengan memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.

Sekjen DPP Apkasindo Rino Afrino di Jakarta, Kamis mengatakan dari survei yang dilakukan Apkasindo di 11 provinsi dan 31 kabupaten, pandemi COVID-19 tidak mengganggu ekonomi petani sawit. Di daerah sentra kelapa sawit, aktivitas perekonomian terus berjalan tanpa hambatan.

"Kami sangat mensyukuri harga CPO dan TBS petani sangat tinggi. Dan, jarang terjadi durasi harga tinggi seperti sekarang berlangsung dalam waktu lama. Daerah remote area dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sedang menikmati harga," ujarnya.

Berkaitan pengentasan kemiskinan dan pembangunan, diakui Rino, banyak desa di wilayah terpencil yang dulunya tidak ada kegiatan ekonomi, namun kini berubah drastis setelah kelapa sawit masuk ke wilayah tersebut.

"Terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa. Kehidupan desa seperti kecamatan di mana indikatornya adalah kehadiran bank milik negara dan swasta. Begitu banyak sekolah dan pasar di situ yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan karena wilayah tersebut sangat terpencil," ujarnya dalam webinar bertemakan "Apresiasi Kinerja Dan Masa Depan Petani Sawit Indonesia".

Dalam kesempatan sama, mantan Menteri Pertanian RI Bungaran Saragih mengakui bahwa kelapa sawit telah mampu mengurangi kemiskinan karena terdapat peranan rakyat di dalam rantai bisnisnya.

Kelapa sawit memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi sebuah areal terpencil menjadi lebih cepat, tambahnya, ada banyak kabupaten baru yang lahir di wilayah remote area seiring dinamisasi dan akselerasi perkembangan sawit.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit telah tersebar di 190 kabupaten yang berdampak positif bagi perekonomian daerah.

"Saat ini, kelapa sawit adalah komoditas terbesar bagi Indonesia yang kontribusinya lebih baik daripada minyak bumi. Di sinilah perlunya memperkuat kemitraan perusahaan dan rakyat dengan dukungan kebijakan bersahabat dari pemerintah kita,” ujarnya.

Namun demikian, Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menyayangkan kontribusi kelapa sawit bagi Indonesia masih terus mendapatkan hadangan melalui kampanye hitam yang dihembuskan jejaring LSM internasional.

Padahal, tambahnya, dibandingkan minyak nabati lain, kelapa sawit jelas mempunyai keunggulan sulit tersaingi dari aspek produktivitas dan harga lebih kompetitif.

"Untuk menekan daya saing sawit, dibuatlah hambatan nontarif dan berbagai standar sustainability supaya menambah beban biaya produksinya. Serangan terhadap kelapa sawit dipastikan tidak akan pernah turun," ungkapnya.

Sahat menegaskan Indonesia tidak boleh tunduk dengan tekanan LSM internasional melalui beragam isu di dalam kampanyenya. Dari sejumlah kampanye yang dilakukan, LSM cenderung provokatif dan mengganggu perekonomian bangsa.

"LSM yang tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia sebaiknya ditindak tegas sesuai regulasi Indonesia," katanya.

Sementara itu, Rino menambahkan masalah kampanye hitam menjadi perhatian utama petani sawit yang berpotensi mengganggu usaha petani. Itu sebabnya, segala macam kampanye hitam LSM berdampak negatif bagi kelapa sawit secara keseluruhan.

"Oleh karena itu, kami minta pemerintah bertindak tegas kepada LSM manapun yang mengganggu kepentingan nasional. Jangan dibiarkan kampanye hitam leluasa seperti itu," katanya.

Baca juga: Airlangga: Sawit berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat
Baca juga: CPOPC: Industri minyak nabati terapkan kerangka kerja keberlanjutan
Baca juga: Kemendag: Kampanye negatif untuk tekan daya saing produk sawit RI